JAKARTA – Mengamankan aset perkebunan seluas lebih dari 600 ribu hektare bukan perkara mudah. PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan fisik. Perusahaan pelat merah itu juga perlu membangun hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Strategi tersebut dikenal dengan istilah pagar sosial. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik sekaligus menjaga keberlangsungan operasional perkebunan.
Penekanan itu disampaikan perwakilan Divisi Humas Polri saat sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTPN I dan Polri di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Penata Kehumasan Utama TK II Divisi Humas Polri hadir mewakili Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Komarudin.
Komarudin menilai, karakteristik perkebunan yang memiliki wilayah operasional luas dan tersebar di berbagai daerah membutuhkan strategi pengamanan berbeda. Terlebih, sebagian besar aset perusahaan berada di tengah lingkungan masyarakat.
“Aset PTPN I ini kebun yang berada di tengah masyarakat. Tidak mungkin dipagar karena luasnya luar biasa. Untuk menjaga agar tetap aman, ya pagar sosial. Caranya, perusahaan harus peduli dengan lingkungan,” kata Komarudin.
Menurut dia, status PTPN I sebagai perusahaan negara juga memiliki tantangan tersendiri. Masih ada persepsi di tengah masyarakat bahwa aset negara merupakan aset bersama yang bisa dinikmati secara langsung.
Padahal, pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan memiliki ketentuan tersendiri. Karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Selain persoalan aset, Komarudin menyoroti karakteristik tenaga kerja PTPN I yang didominasi pekerja lapangan dengan pola padat karya. Lokasi kerja yang tersebar membuat pengelolaan sumber daya manusia membutuhkan pendekatan khusus.
“Banyak perusahaan padat karya memiliki pekerja dalam jumlah besar, tetapi relatif mudah dikelola karena terkonsentrasi di satu lokasi. Berbeda dengan perkebunan yang wilayah kerjanya sangat luas dan pekerjanya tersebar. Potensi kekeliruan maupun penyimpangan tentu perlu diantisipasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, perusahaan membutuhkan manajemen yang tepat, fleksibel, dan manusiawi, tetapi tetap terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Komarudin juga mendorong jajaran komunikasi publik PTPN I agar lebih proaktif menyampaikan informasi mengenai kebijakan, kinerja, program strategis, hingga berbagai aktivitas positif perusahaan.
Menurut dia, komunikasi publik tidak boleh hanya berfungsi menyampaikan informasi ketika muncul persoalan. Humas juga harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan karyawan melalui informasi yang akurat serta berbasis data.
“Bagian humas atau komunikasi publik harus proaktif mengabarkan langkah-langkah strategis perusahaan yang mengarah pada kebaikan bersama, terutama bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dan karyawan perlu mendapatkan edukasi melalui informasi yang akurat, berbasis data, memberikan harapan, dan membangun kesadaran bersama. Humas harus terus melakukan edukasi secara masif,” tegasnya.
Sosialisasi yang berlangsung secara hibrida itu diikuti jajaran pimpinan dan insan komunikasi PTPN I dari kantor pusat maupun seluruh regional. Kegiatan tersebut juga melibatkan para kepala bidang humas Polda dan kepala seksi humas Polres di wilayah yang memiliki aset perusahaan.
PKS antara PTPN I dan Mabes Polri merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) dengan PTPN III Holding. Kerja sama tersebut berlaku selama tiga tahun, mulai 5 Oktober 2026 hingga 5 Oktober 2029.
Komarudin mengingatkan, kesepakatan di tingkat pusat harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Terlebih, pengelolaan informasi terkait aset perkebunan membutuhkan ketelitian dan kesamaan persepsi.
Sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian di antaranya status lahan tertanam maupun belum tertanam, komoditas perkebunan seperti tembakau, hingga potensi okupasi dan gangguan di kawasan perkebunan.
Karena itu, diperlukan mekanisme deteksi dini, verifikasi, koordinasi, hingga respons cepat agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar valid. Langkah tersebut juga penting untuk mencegah potensi konflik sosial sejak awal.
Dalam implementasi kerja sama, Divisi Humas Polri menempatkan kepala bidang humas di setiap Polda sebagai unsur penting koordinasi kewilayahan. Mereka bertugas sebagai koordinator, fasilitator, verifikator, sekaligus pelapor yang bersinergi dengan Regional Head PTPN I.
Untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan efektif dan seragam, Divisi Humas Polri juga mendorong penunjukan person in charge (PIC) di setiap wilayah.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PTPN I Dinnar Araffah Utang memaparkan profil perusahaan, sebaran wilayah operasional, komoditas unggulan, hingga tantangan dalam pengelolaan perkebunan.
Dinnar menegaskan, komunikasi publik menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan nilai strategis aset negara yang dikelola PTPN I.
Pemahaman publik yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan operasional yang aman dan kondusif.
Dia menilai, dukungan Polri dalam publikasi dan edukasi masyarakat memiliki arti strategis, terutama di wilayah yang menghadapi dinamika persoalan agraria dan hukum.
Tantangan Komunikasi di Ruang Digital
Tantangan komunikasi publik PTPN I juga tercermin dari hasil pemantauan media (media monitoring) sepanjang Oktober 2026.
Isu program strategis perusahaan menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian publik. Berikutnya, pemberitaan mengenai persoalan hukum, kegiatan perusahaan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Dari sisi distribusi, pemberitaan mengenai PTPN I didominasi media online dan media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan ruang digital menjadi salah satu arena utama pembentukan persepsi publik terhadap perusahaan.
Meski pemberitaan dengan sentimen positif dan netral masih mendominasi, sejumlah pemberitaan bernada negatif tetap membutuhkan perhatian.
Kondisi itu membuat perusahaan perlu memperkuat kemampuan mendeteksi isu, memverifikasi informasi, dan memberikan respons secara cepat serta proporsional.
Dinnar berharap sinergi dengan Polri dapat memperkuat komunikasi konstruktif sekaligus meminimalkan disinformasi terkait aset perusahaan.
“Sesuai amanat Pasal 12 PKS, sosialisasi dan implementasi kerja sama ini dilaksanakan bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat besarnya perhatian publik terhadap persoalan hukum serta cepatnya arus informasi di media online dan media sosial, kami berharap sinergi ini dapat membangun komunikasi yang konstruktif, meminimalkan disinformasi mengenai aset perusahaan, dan mendukung terciptanya iklim operasional perkebunan yang kondusif,” kata Dinnar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran manajemen PTPN I, di antaranya Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Dinnar Araffah Utang, perwakilan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, serta sejumlah pejabat dari Regional 1, 2, 3, 5, 7, dan 8.
Sinergi PTPN I dan Polri diharapkan tidak hanya memperkuat pengamanan aset perkebunan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, edukatif, dan berbasis data. (*)















