LampungCorner.com, PESAWARAN – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran berpotensi menghadapi situasi pelik setelah pendaftaran calon pengganti berakhir pada 10 Maret 2025. Beberapa nama yang mendaftarkan diri diduga tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), memicu kekhawatiran bahwa PSU akan berhadapan dengan “kotak kosong”.
Setelah pendaftaran dibuka sejak 8 Maret 2025, tiga pasangan calon (paslon) sudah resmi terdaftar. Sementara itu, pada hari terakhir pendaftaran, pasangan Supriyanto – Suriansyah Rhalieb (diusung Golkar dan PPP), serta Drg. Elin Septiani (diusung Partai Demokrat, tanpa calon wakil) turut mendaftarkan diri. Namun, status pencalonan mereka kini menjadi sorotan.
Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Safrudin Tanjung, menegaskan bahwa pendaftaran dua paslon tambahan ini berpotensi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Jika benar demikian, maka PSU di Pesawaran hanya akan menghadapkan pemilih pada satu pilihan: kotak kosong.
“Saya yakin pendaftaran keduanya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Kalau itu terjadi, maka kita akan melawan kotak kosong,” ujar Tanjung.
Situasi ini mendorong berbagai pihak untuk segera bertindak. Dalam audiensi yang difasilitasi oleh Kapolres Pesawaran, AKBP Maya Henny Hitijahubessy, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi pers meminta KPU Kabupaten Pesawaran mencari solusi agar PSU tetap berjalan demokratis.
Mereka mengusulkan perpanjangan waktu pendaftaran selama 2×24 jam, serta mendorong partai politik untuk menyepakati satu calon pengganti yang memenuhi syarat.
“Kami ingin PSU ini berjalan kondusif dan demokratis. Kalau tidak ada calon yang memenuhi syarat, demokrasi bisa rusak,” tegas Tanjung.
Menanggapi situasi ini, Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, Fery Ikhsan, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI sebelum mengambil keputusan.
“Kami hanya pelaksana regulasi. Semua aspirasi ini akan kami sampaikan ke KPU pusat untuk dipertimbangkan,” ujar Fery.
Kapolres Pesawaran juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas dan menghormati keputusan akhir dari KPU RI.
“Ini adalah amanat konstitusi. Apapun keputusannya, kita harus laksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKBP Maya Henny.
Kini, masyarakat Pesawaran menanti langkah selanjutnya dari KPU RI. Apakah waktu pendaftaran akan diperpanjang? Ataukah PSU akan tetap berlangsung dengan satu paslon melawan kotak kosong? Semua masih menjadi tanda tanya besar. (*)
Editor: Furkon Ari
