LAMPUNGCORNER.COM, Pesisir Barat – Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) antara Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, MP. dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, bertempat diruang Rapat Lantai 3 Gedung Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat. Pesisir Tengah (Rabu 01/02/2023).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, MP. Mengatakan rakor Asistensi tersebut bertujuan sebagai langkah percepatan akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.
“Dan menyampaikan selamat datang kepada rombongan dari tim TPAKD OJK Provinsi Lampung di Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama (Julukan Kabupaten Pesisir Barat/Krui). Beliau menambahkan bahwa, ada 4 (empat) misi dalam rencana aksi TPAKD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023, antara lain:
1. Memperkuat Infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan didaerah;
2. Memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang;
3. Memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD; dan
4. Mendukung pencapaian target literasi dan Inklusi Keuangan.
“Tangangan kita (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat) adalah bagaimana caranya untuk menyusun strategi dan menjawab tantangan kita ke depan, karena hal ini sangat berperan penting dalam kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Pesisir Barat”. ujar Asisten II
Asisten II berharap, kegiatan ini mampu mendorong keberadaan komunitas atau kelompok usaha dan tani, karena hal ini menjadi salah satu fokus membuka akses keuangan dari pelosok desa.
Sementara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung memaparkan presentasi mengenai arah strategis TPAKD, mulai dari penyusunan program kerja hingga rencana aksi yang tertuang dalam empat misi tersebut. Beliau menyatakan bahwa, pihaknya menginginkan adanya peran dari daerah terkait dengan program inklusi dan literasi keuangan.
“Kalau kita lihat, bahwa program yang terkait dengan inklusi keuangan menjadi bagian dari program nasional. Dengan adanya penyelarasan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat secara finansial. Karena setiap daerah berbeda, sehingga diperlukan inovasi masing-masing daerah menyusun program kerja,” pungkas Kepala OJK Provinsi Lampung. (*)
Red/Tsn
