Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hasil kegiatan Retret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, 26–29 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Sekda provinsi, kabupaten/kota, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.
Marindo menjelaskan, retret tersebut menjadi forum strategis untuk memastikan peran Sekda dan Kepala Bapenda dalam melaksanakan tugas pemerintahan membantu kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terutama dalam mengoordinasikan sinergi perencanaan dan pembangunan antara pusat dan daerah.
“Kegiatan retret memastikan tugas dan peran sekda dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibantu oleh kepala Bappeda. Sekda harus menjadi motor koordinasi agar pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras,” ujar Marindo saat ditemui di Kantor Gubernur, Jumat (31/10/2925)
Menurutnya, sejumlah program prioritas nasional juga menjadi fokus pembahasan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan program strategis lain yang masuk dalam RPJMN 2025–2029.
Selain itu, forum juga membahas isu krusial terkait Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tengah penyesuaian fiskal nasional.
“Pemerintah daerah sudah menerima data tentang dana transfer dari pusat. Memang ada pengurangan, dan bagi Lampung sendiri penurunannya mencapai sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026,” ungkapnya.
Marindo menambahkan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Lampung dalam menjaga target pembangunan agar tetap tercapai dengan kemampuan fiskal yang terbatas.
“Kita akan menyusun ulang perencanaan bersama DPRD agar belanja daerah bisa disesuaikan tanpa mengorbankan target indikator pembangunan. Karena produk APBD adalah hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” tegasnya.
Marindo menilai, hasil retret tersebut akan menjadi pedoman penting dalam menata arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan agenda nasional. (*)
