LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Utara — Istri almarhum jaksa Fedrik Adhar, Ieda Rustifa Annisa, dan kuasa hukumnya, Aulia Fahmi, mendaftarkan upaya banding di Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), Selasa (29/3/2022).
Ieda sebelumnya kalah dalam gugatan yang dilakukan pihak keluarga almarhum terkait kepemilikan tiga sertifikat tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjungraja, Lampura di PN Kotabumi.
Yang menjadi ‘lawannya’ adalah kakak dan adik kandung almarhum Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan itu. Yakni FD dan FA.
Menurut Aulia, harta Fedrik Adhar yang meninggal pada 17 Agustus 2020 karena Covid-19, kini dikuasai semuanya oleh FD dan FA.
Hal ini bermula dari pasca-meninggalnya Fedrik. FD mendatangi kediamannya di Tanggerang, Banten.
FD meminjam tiga sertifikat tanah atas nama almarhum dengan alasan membahagiakan mertua perempuannya yang saat itu kesehatannya kurang baik.
Sertifikat itu merupakan hibah dari mertua perempuannya untuk almarhum.
Dua sertifikat atas nama FD, satu sertifikat atas nama FA, dan tiga sertifikat atas nama almarhum.
Tujuh bulan kemudian, bunda almarhum meninggal. Setelah 40 hari, Ieda meminta sertifikat suaminya.
Namun sampai disomasi beberapa kali, sertifikat tanah atas nama almarhum tidak juga dikembalikan.
Saudara kandung almarhum justru menggugat Ieda ke PN Kotabumi.
Alasan sertifikat tidak diberikan karena pihak keluarga Fedrik menjelaskan tidak ada tanda tangan surat hibah dari ibu kepada Fedrik.
Atas dasar itu juga, dalam putusan sidang gugatan disebutkan ketiga sertifikat atas nama Fedrik cacat hukum.
Aulia menduga, ada keberpihakan pada putusan tersebut. Tanpa ada bukti laboratorium kriminal dan putusan pidana, hakim memutuskan perkara.
Ia karenanya akan melaporkan hakim dimaksud ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Selain itu, mantan kepala desa yang diduga terlibat ke kantor polisi.
Ketika dikonfirmasi, juru bicara PN Kotabumi, Muamar AM Fariq, menjelaskan laporan kepada hakim adalah hak masyarakat.
“Nantinya akan ditindaklanjuti jika ada bukti keberpihakan hakim,” urainya.
Sayang hingga berita diturunkan, media ini tidak berhasil menghubungi FD dan FA. (*)
Red
