Tenaga Honorer Lampung Barat Tolak PPPK Paruh Waktu, Desak Kepastian Status dan Transparansi

- Jurnalis

Rabu, 22 Januari 2025 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tenaga Honorer menggelar aksi penolakan PPPK paruh waktu, dan meminta Pemkab cabut data pelamar PPPK siluman, Rabu (22/1/2025). Foto Ari Gunawan

Tenaga Honorer menggelar aksi penolakan PPPK paruh waktu, dan meminta Pemkab cabut data pelamar PPPK siluman, Rabu (22/1/2025). Foto Ari Gunawan

LampungCorner.com, LAMPUNG BARAT – Ratusan tenaga honorer memadati halaman Kantor Bupati Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Provinsi Lampung, dalam aksi demonstrasi menolak pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Rabu (22/1/2025). Mereka mendesak pemerintah memberikan solusi konkret atas nasib mereka yang telah lama mengabdi.

Koordinator aksi, Wardana, menyatakan aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, tetapi seruan keadilan. “Kami menolak PPPK paruh waktu. Kami ingin diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi tanpa mengeluh meski sering diperlakukan tidak adil,” ujarnya lantang.

Wardana juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi PPPK dan meminta pemerintah mengusut dugaan kecurangan dalam data tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menanggapi aksi ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lambar, Wasisno Sembiring, menemui para demonstran. Ia menjelaskan, pengangkatan PPPK penuh waktu masih terkendala kondisi keuangan daerah yang sebagian besar bergantung pada dana pusat.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya 0,57 persen dari total anggaran Rp1 triliun. Karena itu, skema paruh waktu menjadi solusi sementara,” ujar Wasisno.

Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu jika keuangan daerah membaik. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Wasisno juga menegaskan bahwa proses seleksi PPPK dilakukan secara transparan oleh BKPSDM. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi kecurangan.

Penempatan PPPK yang lolos seleksi, lanjut Wasisno, akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, terutama di sektor-sektor strategis seperti kesehatan. Ia mengingatkan bahwa data tenaga honorer sepenuhnya dikelola oleh BKN, bukan pemerintah daerah.

“Kami terus berupaya menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat dan DPR agar permasalahan ini segera teratasi,” tutupnya. (*)

Laporan: Ari Gunawan
Editor: Furkon Ari

Berita Terkait

Sijago Merah Hanguskan Rumah Dua Lantai di Pekon Canggu Lampung Barat
Bupati Parosil Lantik Ratusan Pejabat, Berikut Daftar Lengkapnya!
Parosil Mabsus Siap Kawal Program Tiga Juta Rumah, Wujudkan Asta Cita Prabowo Subianto
Warga dan Penjual Air Deruman Bantu Padamkan Kebakaran, Bupati Parosil Turun Langsung dan Sampaikan Apresiasi
Rumah Warga di Lambar Ludes Terbakar, Armada Damkar Rusak Picu Kekecewaan Warga
Kebakaran Hebat di Sukabumi, Tiga Rumah Rata dengan Tanah
Bank Lampung KCP Liwa Sampaikan Permohonan Maaf atas Keluhan Nasabah, Siap Tingkatkan Layanan
Layanan Lamban dan Petugas Tak Ramah, Nasabah Bank Lampung: Kami Seperti Tak Dihargai
Berita ini 130 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 14:40 WIB

Sijago Merah Hanguskan Rumah Dua Lantai di Pekon Canggu Lampung Barat

Rabu, 23 Juli 2025 - 17:05 WIB

Bupati Parosil Lantik Ratusan Pejabat, Berikut Daftar Lengkapnya!

Selasa, 29 April 2025 - 12:28 WIB

Parosil Mabsus Siap Kawal Program Tiga Juta Rumah, Wujudkan Asta Cita Prabowo Subianto

Kamis, 10 April 2025 - 19:19 WIB

Warga dan Penjual Air Deruman Bantu Padamkan Kebakaran, Bupati Parosil Turun Langsung dan Sampaikan Apresiasi

Kamis, 10 April 2025 - 14:38 WIB

Rumah Warga di Lambar Ludes Terbakar, Armada Damkar Rusak Picu Kekecewaan Warga

Berita Terbaru