LAMPUNGCORNER.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti persoalan layanan kesehatan di kota tersebut yang dinilai belum optimal.
Kondisi ini disebut sebagai dampak dari tunggakan pembayaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada sejumlah fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan, kendala utama terjadi pada layanan kesehatan yang memanfaatkan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM).
Dalam program ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Namun, menurut Asroni, masih banyak pasien yang tidak mendapatkan layanan semestinya di lapangan.
“Saya baru saja bertemu dengan salah satu pasien pengguna program P2KM. Mereka dirujuk ke rumah sakit swasta, tetapi ditolak dengan alasan tidak ada alat. Padahal kita tahu bagaimana fasilitas RS tersebut,” Kamis (17/4/2025).
Ia menduga penolakan tersebut berkaitan dengan belum terselesaikannya pembayaran dari Pemkot kepada rumah sakit yang bersangkutan.
Menurut data yang dihimpun pihaknya, total tunggakan Pemkot terhadap sejumlah fasilitas kesehatan telah mencapai angka yang signifikan.
Terakhir, tunggakan yang belum dibayarkan ke puskesmas dan rumah sakit swasta di Bandar Lampung mencapai hampir Rp42 miliar.
“Bahkan, untuk Rumah Sakit milik Pemkot, pembayaran baru dilakukan pada pertengahan Juni 2023. Jika dihitung, tunggakan di rumah sakit bisa mencapai sekitar Rp18 miliar,” ujar Asroni.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadikan persoalan ini sebagai prioritas utama.
Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat karena persoalan administratif.
“Kami mendesak Wali Kota Bandar Lampung segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan seluruh tunggakan agar layanan kesehatan kembali berjalan normal,” ujarnya.
Selain itu, Asroni juga mempertanyakan kejelasan anggaran yang disiapkan oleh Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Harapannya pada tahun anggaran berjalan atau berikutnya, pemerintah daerah memiliki solusi yang konkret dan berkelanjutan,” tandasnya. (*)
