Viral! Video Kepsek SDN 03 Sindang Sari Ungkap Menu MBG Busuk, Diduga Sebabkan 11 Siswa Keracunan

- Jurnalis

Senin, 12 Januari 2026 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pihak SPPG Dapur Hajjah Lis, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa saat klarifikasi menemui Kepala SDN 03 Sindangsari.

Pihak SPPG Dapur Hajjah Lis, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa saat klarifikasi menemui Kepala SDN 03 Sindangsari.

LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Jagat maya dihebohkan oleh beredarnya video Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 03 Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, yang mengungkapkan bahwa makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima sekolahnya dalam kondisi busuk dan diduga menyebabkan sejumlah siswa mengalami keracunan, Senin (12/1/2026).

Dalam video yang viral tersebut, Kepsek SDN 03 Sindang Sari, Ida Yulia Mega, menyebut menu yang diterima berupa bacem tempe, tumisan sayur, dan buah yang sudah tidak layak konsumsi.

Ida menegaskan, insiden ini bukanlah yang pertama. Ia mengaku telah berulang kali melayangkan pengaduan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun tidak pernah mendapat respons yang memadai.

Baca Juga :  Unggah Dokumentasi TKA ke Medsos, 8 Sekolah di Lampung Kena Tegur

“Ini bukan kali pertama kami menerima makanan seperti ini. Saya sudah beberapa kali melakukan pengaduan, tetapi tidak ada respons dari pihak SPPG,” ujar Ida saat ditemui awak media di sekolah yang dipimpinnya.

Bahkan, menurut Ida, ketika pihak sekolah konfirmasi mengenai makanan yang tak layak konsumsi, pihak MBG memberi saran untuk sekolah mengubah MoU pada dapur SPPG lain.

Ia pun berharap pihak penyedia MBG dapat bekerja lebih profesional agar kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di sekolahnya maupun di sekolah lain.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Dapur Hajjah Lis, Abib Saputra, mengakui adanya kelalaian dan menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tanggung jawab serta melakukan evaluasi terhadap para pekerja.

Baca Juga :  BKPSDM Lampura Pastikan Tiga ASN Terpidana Korupsi Wajib PTDH, UPS Harus Dikembalikan

“Kami sudah meminta maaf dan bertanggung jawab dengan memberikan susu serta obat-obatan ringan kepada siswa yang terdampak,” kata Abib.

Diketahui, jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan mencapai 11 orang, dengan keluhan seperti sakit perut, diare, dan muntah-muntah.

Hingga berita ini dibuat, Camat Kotabumi, Sinar Barkah, belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan aplikasi WhatsApp tidak mendapat respons. (*)

Editor: Furkon Ari

Berita Terkait

Kebakaran Tengah Malam di Baduy Luar, Rumah dan Lumbung Padi Warga Hangus
ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna
Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Berita ini 448 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Kebakaran Tengah Malam di Baduy Luar, Rumah dan Lumbung Padi Warga Hangus

Kamis, 19 November 2026 - 10:07 WIB

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Rabu, 18 November 2026 - 17:43 WIB

10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong

Rabu, 18 November 2026 - 16:21 WIB

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna

Selasa, 17 November 2026 - 18:48 WIB

Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

Berita Terbaru

Lampungcorner.com

Gubernur Lampung Resmi Buka Porprov 2026, 5.300 Atlet Siap Bersaing

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:24 WIB

Info Parlemen

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:19 WIB