LampungCorner.com, PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pesawaran, Nanda Indira, dalam Rapat Koordinasi dan Penyerahan Piagam UKPBJ Proaktif pada Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Pengakuan ini diberikan setelah Pemkab Pesawaran berhasil memenuhi seluruh atribut sembilan variabel penilaian (9/9) untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 atau kategori Proaktif.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti serta Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih.
Capaian tersebut menegaskan bahwa UKPBJ Pesawaran kini tidak lagi berperan sekadar sebagai unit administratif, tetapi telah berkembang menjadi unit strategis dalam mendukung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Perencanaan pengadaan menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengadaan barang/jasa. Perencanaan yang baik memastikan kebutuhan dapat terpenuhi secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sejalan dengan amanat Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ diarahkan menjadi pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan.
Peran tersebut meliputi identifikasi kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, penyusunan anggaran, hingga pengelolaan sistem informasi guna mencapai target kinerja, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
Bupati Nanda Indira menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam membangun sistem pengadaan yang transparan serta berorientasi pada hasil. (*)
Editor: Furkon Ari
