JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bakal diikuti pembentukan dua badan baru.
Keduanya disiapkan untuk memastikan pengelolaan aset hasil perampasan berjalan transparan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, dua badan yang akan dibentuk tersebut adalah Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Menurut dia, pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset diperlukan agar fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset tidak berada dalam satu lembaga.
Pemisahan tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Sebab, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki kepentingan untuk merampas aset sebanyak-banyaknya hanya karena mereka juga bertanggung jawab mengelolanya.
“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” jelas Habiburokhman kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia menuturkan, pemisahan antara aparat penegak hukum dan badan pengelola aset telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
“Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujarnya.
Sementara itu, badan kedua yang disiapkan adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini akan bertugas memastikan kewenangan dalam UU Perampasan Aset tidak disalahgunakan, baik oleh pihak yang memiliki kekuasaan maupun aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan, keberadaan badan pengawas menjadi penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan aturan tersebut.
“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” terangnya.
Terkait pengisian keanggotaan Badan Pengawas Perampasan Aset, Habiburokhman menjelaskan, mekanismenya akan melibatkan presiden dan DPR.
Skema tersebut, kata dia, serupa dengan proses pengisian keanggotaan sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).
“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif. Itu kita saling mengontrol,” tuturnya.
Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan berlangsung di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.
Puan kemudian mengetok palu satu kali sebagai tanda pengesahan. “Terima kasih, alhamdulillah,” ucapnya. ***















