LampungCorner.com, TUBABA – Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) mulai menata kembali arah pembangunan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Entry Meeting bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Panaragan, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Sekda Tubaba, Iwan Mursalin, menerima langsung kunjungan Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Lampung, Ade Priyanto, beserta tim.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Inspektorat serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Tubaba.
Agenda ini menjadi momentum bagi Pemkab Tubaba untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan kembali perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang tersedia.
Sekda Iwan Mursalin menegaskan, keterbatasan anggaran harus direspons secara rasional dan terbuka. Menurutnya, penyesuaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah realistis agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani struktur keuangan daerah.
“Kita harus tahu diri dan rasional dengan kemampuan anggaran yang ada. Jika porsi anggaran tidak memungkinkan, target RPJMD tentu perlu kita review agar tujuannya tetap tercapai secara optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Iwan Mursalin.
Untuk menjaga stabilitas cash flow daerah, Pemkab Tubaba tetap memprioritaskan alokasi belanja wajib atau mandatory spending.
Prioritas tersebut diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, efisiensi dilakukan secara terukur melalui rasionalisasi belanja operasional dan belanja modal yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran hak-hak mendasar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjamin sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
Tak hanya fokus pada pengelolaan anggaran, Iwan juga menekankan pentingnya penguatan penatausahaan administratif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta para kepala perangkat daerah berani melakukan inovasi sekaligus meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan kinerja.
“Tugas kita adalah memastikan pelaporan kinerja dan SPM berjalan dengan tertib. Saya minta seluruh OPD disiplin dan berkomitmen terhadap target kerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Priyanto, menyambut positif keterbukaan dan sikap proaktif yang ditunjukkan Pemkab Tubaba dalam merespons kondisi fiskal daerah.
Ade mengapresiasi langkah adaptif pemerintah daerah yang dinilainya responsif terhadap kondisi riil keuangan. Ia juga menegaskan komitmen BPKP untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan langkah-langkah strategis Pemkab Tubaba. BPKP Perwakilan Lampung siap memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memitigasi risiko keuangan, serta menyelaraskan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN,” kata Ade.
Menurutnya, penguatan tersebut penting agar seluruh instansi dan aparatur dapat memusatkan kinerja pada pencapaian sasaran strategis daerah secara optimal.
Melalui sinergi Pemkab Tubaba bersama BPKP Lampung, pemerintah daerah optimistis pengelolaan keuangan dan pemerintahan dapat terus diperkuat sehingga semakin bersih, adaptif, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Tubaba. (*)
