NTT — Pemerintah pusat menurunkan tim lengkap yang terdiri dari para menteri, kepala badan, hingga unsur BUMN untuk memberikan dukungan penuh terhadap penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, kehadiran jajaran pemerintah pusat tersebut merupakan instruksi Presiden untuk memastikan proses tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan terkoordinasi.
“Kami dari pemerintah pusat, para menteri, kepala badan, BUMN, hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Menko PMK dalam rapat koordinasi penanganan bencana di NTT, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, rapat koordinasi menjadi penting karena seluruh unsur pemerintah pusat turun langsung untuk mengetahui kondisi di lapangan, mulai dari persoalan yang dihadapi, langkah yang telah dilakukan, hingga kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehabilitasi dan rekonstruksi sangat besar,” katanya.
Menko PMK menjelaskan, pemerintah juga segera memperkuat sistem komando melalui pembentukan posko penanganan bencana. Pada hari kedua penanganan, pemerintah telah membentuk posko nasional yang berfungsi mengoordinasikan berbagai dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Bantuan logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lainnya akan dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak. Selain posko nasional, pemerintah juga menyiapkan posko di sejumlah wilayah, termasuk Labuan Bajo dan Maumere.
Posko tersebut akan menjadi pusat pengawalan dan sinkronisasi berbagai program selama masa tanggap darurat.
Dalam tahap tanggap darurat, kata Menko PMK, prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan warga yang terdampak bencana serta memulihkan infrastruktur yang mengalami kerusakan agar kembali berfungsi secepat mungkin.
“Yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional,” ujarnya.
Infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan internet, serta fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Pemulihan tersebut akan dilakukan secara cepat sembari pemerintah menyiapkan pembangunan yang lebih permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menko PMK menegaskan, pembangunan pascabencana tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. Pemerintah ingin memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan standar yang lebih baik sehingga wilayah terdampak memiliki ketangguhan lebih tinggi dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
“Kita tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tetapi juga berusaha untuk membangun lebih baik di pascabencana, sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, bencana tidak mungkin sepenuhnya dihindari. Karena itu, pemerintah perlu membangun ketangguhan secara menyeluruh, baik dari sisi pemerintah daerah, masyarakat maupun infrastruktur.
“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh dalam menghadapi bencana,” katanya.
Menko PMK juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban bencana di NTT. Ia mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat proses tanggap darurat sekaligus mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Selain fokus pada penanganan bencana, jajaran pemerintah pusat juga akan membagi tugas untuk melakukan pengawalan terhadap isu-isu krusial di sejumlah daerah.
Menko PMK mengatakan, meskipun para menteri dan kepala badan akan berada di daerah yang berbeda untuk mengikuti rangkaian upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, koordinasi penanganan bencana tetap dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” pungkasnya. (*)
