Diduga! Polresta Bandar Lampung Abaikan Kasus, Anak Korban Penganiayaan Lapor Propam Polda Lampung

- Jurnalis

Selasa, 21 Oktober 2025 - 09:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Anak Kandung dari korban penganiayaan, Al Fadilah Syahadi (Aulia Rizky dan Indra Jayadi) pasal 170 & 351 KUHP. Terhadap kasus yang telah berjalan selama lebih dari tujuh bulan tanpa kejelasan, melaporkan oknum penyidik dan Kepala Unit Polresta Bandar Lampung, ke Propam Polda Lampung, Senin (20/10/2025).

Laporan tersebut diajukan karena diduga adanya ketidakprofesionalan dan pelanggaran SOP dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap orang tuanya.

Al Fadilah Syahadi, menjelaskan pengaduan ini diajukan lantaran oknum penyidik dianggap tidak menangani kasus dengan benar, meskipun laporan telah dibuat sejak 25 Maret dan 4 April 2025.

“Kami menduga kuat adanya pelanggaran etik dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” ujar Fadil.

Lebih lanjut ia sampaikan bahwa hal ini karena penyidik tidak memberikan SP2HP secara berkala, tidak melakukan gelar perkara, dan tidak transparan terhadap perkembangan penyidikan.

Ia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap pihak kepolisian karena tidak ada perkembangan terlait dengan, Laporan Polisi : LP/B/446/III/2025/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG,

serta Laporan Polisi Nomor: LP/B/493/2025/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG.

Fadil menjelaskan, hari ini telah melaporkan oknum penyidik dan Kepala Unit (Kanit) Jatanras Polresta Bandar Lampung kepada Propam Polda Lampung.

Baca Juga :  Menhut dan Menteri LH Tak Dampingi Prabowo Cek Karhutla, Ini Penjelasan Mensesneg

“Kami meminta agar Kepala Unit dan penyidik segera dilakukan pemeriksaan secara internal, karena sudah membuat kasus ini mandek selama tujuh bulan. Kami juga meminta agar oknum tersebut diberikan sangsi disiplin atau etik yang tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2025, telah mendatangi bagian pengawasan penyidikan (Wassidik) untuk melaporkan mandeknya kasus penganiayaan ini dan langsung diterima dengan baik oleh bagian wassidik.

Pihak Wassidik merespon dengan baik, akan segera menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan terhadap oknum tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa sudah mengirimkan surat kepada Kapolda Lampung dan Kapolresta Bandar Lampung terkait masalah ini.

Dan telah berkonsultasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tentang dugaan pelanggaran mal administrasi berat.

Al-Fadilah syahadi mendesak dan menuntut agar Kapolda dan Kapolresta segera mengambil sikap tegas untuk menetapkan terlapor penganiayaan sebagai tersangka dan melakukan penahanan dengan segala bukti yang sudah jelas, agar kekerasan tidak kembali terulang.

“Saya meminta agar segera dilakukan gelar perkara khusus agar segera menaikan status laporan ke tahap penyidikan. Kami juga meminta diberikan SP2HP terbaru yang merinci progres kongkrit penyidikan.” Tegasnya.

Ia merasa adanya dugaan pembiaran laporan kedua orang tuanya, sehingga sampai mandek selama tujuh bulan dan tidak transparan kepada kami sebagai korban.

Baca Juga :  BNPB Catat 3.752 Gempa Susulan Guncang NTT, Korban Tewas Capai 75 Jiwa

“kami hanya disuruh bersabar dan menunggu tanpa ada kepastian hukum oleh penyidik. Padahal kami sudah memberikan bukti kuat seperti visum dan rekaman video sejak awal,” lanjut Fadil.

Kini langkah yang dambil adalah hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang sah berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil.

Serta, ia menuntut hak atas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Ia menegaskan apabila masih terjadi pembiaran dan pengabaian terhadap hak – hak keadila, maka pihaknya akan terus menaikkan eskalasi ini ke titik yang lebih tinggi lagi termasuk pengerahan Massa Aksi.

​”Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk turut mengawal kasus ini. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga saya, tapi ini adalah potret hukum di negara kita. Kita harus pastikan tidak ada lagi korban yang diabaikan,” ujar Fadil.

“Jangan sampai hal ini mencederai institusi Polri dan merusak kepercayaan publik terhadap Polri, Seluruh langkah yang saya lakukan sekarang adalah bentuk cinta saya terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjadi lebih baik lagi” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Dua Ekor Tapir Terekam Camera Trap Bersamaan di Hutan Mesuji Lampung
Kontrak Pasar Dekon Ternyata hingga 2027, PT Lingga Klaim Bisa Rampung Desember 2026
Hamartoni Rombak 16 Pejabat Eselon II Lampura, Sejumlah OPD Strategis Berganti Pimpinan
Dewan Pers Nyatakan Berita “Dugaan Kebocoran Anggaran” Diskominfo Tubaba Langgar KEJ
Bank Lampung Siap Kolaborasi Sukseskan HPN dan Porwanas 2027
Misteri Kebakaran RSUD Ryacudu Kotabumi, Gudang Terbakar Ternyata Tak Dialiri Listrik
Pasar Dekon, Ganefo dan Ampera Molor, Kartubi: Desember 2026 Kami Pastikan Selesai
Merasa Difitnah, PNS Sekretariat DPRD Tubaba Siapkan Somasi dan Lapor Dewan Pers
Berita ini 176 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 14:00 WIB

Dua Ekor Tapir Terekam Camera Trap Bersamaan di Hutan Mesuji Lampung

Jumat, 4 September 2026 - 19:48 WIB

Kontrak Pasar Dekon Ternyata hingga 2027, PT Lingga Klaim Bisa Rampung Desember 2026

Kamis, 3 September 2026 - 16:28 WIB

Hamartoni Rombak 16 Pejabat Eselon II Lampura, Sejumlah OPD Strategis Berganti Pimpinan

Kamis, 3 September 2026 - 11:13 WIB

Dewan Pers Nyatakan Berita “Dugaan Kebocoran Anggaran” Diskominfo Tubaba Langgar KEJ

Rabu, 2 September 2026 - 17:08 WIB

Bank Lampung Siap Kolaborasi Sukseskan HPN dan Porwanas 2027

Berita Terbaru