Lampungcorner.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono, mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi di Lampung tidak berhenti pada angka statistik semata.
Ia menegaskan, pertumbuhan tersebut harus memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para pekerja.
Menurut Puji, pertumbuhan ekonomi idealnya mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan, serta menghadirkan rasa aman di tengah kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ekonomi yang tumbuh harus terasa sampai ke meja makan keluarga pekerja. Jangan sampai indikator makro terlihat membaik, tetapi di lapangan pekerja masih cemas terhadap PHK, pendapatan tidak pasti, dan akses kerja makin sempit,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, ekonomi Lampung pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year on year).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp132.361,94 miliar.
Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43 persen. Disusul sektor jasa keuangan yang tumbuh 10,46 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,89 persen.
Meski bukan yang tertinggi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi terbesar mencapai 25,58 persen terhadap total PDRB.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,84 persen.
Adapun konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 64,05 persen dan tumbuh 5,54 persen secara tahunan.
Di sisi lain, BPS juga mencatat ekonomi Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen secara triwulanan (quarter to quarter).
Kondisi ini, menurut Puji, menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja untuk memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, mengoptimalkan pelatihan berbasis kompetensi, serta memperkuat mediasi hubungan industrial agar PHK menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi Lampung menjadi pertumbuhan yang manusiawi. Investasi masuk, usaha tumbuh, tetapi pekerja juga terlindungi. Ukuran keberhasilan bukan hanya PDRB, tetapi juga pekerjaan yang layak, pendapatan yang aman, dan keluarga pekerja yang sejahtera,” tegasnya. (*)
