LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — DPRD Bandarlampung mengajukan enam usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2021.
Raperda dimaksud tentang pelayanan satu pintu; pengelolaan usaha mikro; serta pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
Selain itu, penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko moderen; penyelanggaraan sistem drainase; dan ketahanan keluarga.
Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung Aep Saripudin mengatakan, Raperda pelayanan satu atap berisikan sedikitnya 11 bab dan 27 pasal. Ini bertujuan memangkas alur birokrasi yang rumit.
“Percepatan pelayanan perizinan tentu berpengaruh dalam peningkatan indeks usaha,” sebutnya.
Kemudian Raperda usaha mikro diusulkan karena terdapat 10.479 pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan.
Isinya, terdiri dari 12 bab dan 31 pasal dengan tujuan mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Serta, menumbuhkan perkembangan usaha mikro tangguh dan mandiri.
Selanjutnya Raperda informasi dan dokumentasi publik, Aep menilai dengan kehadiran teknologi mobile, menghasilkan percepatan transaksi dan optimasisasi dengan proses yang sangat cepat.
“Raperda ini memiliki 13 bab 75 pasal, diharapkan menjamin masyarakat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,” ujarnya.
Untuk Raperda pembinaan penataan pasar tradisional terdiri dari 14 bab dan 34 pasal. Menurutnya, sarana prasarana berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pedagang dan konsumen dalam melaksanakan transaksi.
Kebebasan di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat. Jadi, harus didorong dan diberi kesempatan sebagai konsekuensi terbukanya usaha yang kompetitif dan berkeadilan.
“Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Kelima Raperda sistem drainase yang terdiri dari 9 bab 41 pasal. Ini bertujuan mewujudkan penyelanggaraan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi.
“Guna menciptakan pemukiman yang sehat dan bebas genangan air, dan meningkatkan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian,” terusnya.
Terakhir, Raperda ketahanan keluarga yang diharapkan dapat menjadi acuan dan tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga.
Sehingga, memiliki ketahanan legalitas, struktural, ketahanan fisik, sosial, psikologis, sosial budaya dan ketahan ekonomi menjadi patokan ketahan keluarga.
“Raperda ini terdiri dari 16 Bab dan 20 pasal. Dengan tujuan, menjamin terwujudnya kualitas keluarga yang dibentuk perwakilan yang sah,” tutupnya. (*)
Red
