Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) untuk menyusun peta jalan (roadmap) dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026-2028, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (9/4/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD Provinsi Lampung.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, serta Bank Lampung.
Marindo menegaskan, penyusunan roadmap ETPD menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya soal modernisasi sistem, tetapi juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Peta jalan ini harus disusun secara terukur dan implementatif. Kita ingin memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah semakin terdigitalisasi, sehingga pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, BI, OJK, serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendorong keberhasilan implementasi ETPD di Lampung.
Selain itu, Pemprov Lampung mendorong peran Bank Lampung sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar lebih optimal dalam mendukung digitalisasi transaksi.
Dalam kesempatan tersebut, Marindo turut menyinggung inovasi digital Pemprov Lampung melalui aplikasi Saibara yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital daerah, khususnya dalam pelayanan publik dan transaksi keuangan.
Terkait Championship TP2DD 2026, ia menegaskan ajang tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja digitalisasi daerah.
“Ini momentum bagi Lampung untuk menunjukkan capaian terbaik dalam implementasi ETPD di tingkat nasional,” tegasnya.
Melalui HLM ini, Pemprov Lampung berkomitmen menyusun langkah strategis yang terarah guna mempercepat digitalisasi transaksi daerah, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik. (*)
