Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031, di Aula Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung, Sabtu (31/1/2026).
Dalam kepengurusan baru tersebut, KTNA Provinsi Lampung dipimpin oleh Anggota DPR RI, Hanan A. Rozak.
Gubernur Mirza dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus dimulai dari desa dengan keberpihakan nyata kepada petani.
Ia menilai, selama puluhan tahun peningkatan produksi pertanian belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Komoditasnya tumbuh, tetapi petaninya tetap miskin. Ini yang harus kita benahi bersama. Pemerintah tidak boleh hanya menyuruh petani menanam, tetapi harus memastikan petani bisa hidup layak dari hasil tanamannya,” tegas Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menjelaskan, sekitar 1,2 juta hektare lahan pertanian di Lampung dikelola langsung oleh petani, dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.
Ketiga komoditas tersebut melibatkan lebih dari satu juta petani dan menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat persoalan serius pada aspek tata niaga dan fluktuasi harga, terutama akibat keterbatasan fasilitas pascapanen.
Minimnya mesin pengering membuat petani terpaksa menjual hasil panen dalam kondisi basah dengan harga yang rendah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyalurkan fasilitas pengering (dryer) hingga ke tingkat kabupaten dan desa.
Gubernur menyebut, desa yang telah memiliki dryer mampu menjaga harga jagung tetap berada di atas Rp4.000 per kilogram.
“Kami hitung, petani bisa menambah pendapatan hingga Rp1 juta per musim panen jika pengeringan dilakukan di desa. Ini uang sekolah anak-anak petani,” ujarnya.
Selain penyediaan dryer, Pemprov Lampung juga mengembangkan program pupuk organik cair gratis yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan pertanian pada 2026.
Program ini diklaim mampu meningkatkan produktivitas pertanian provinsi lampung hingga 10-15 persen.
Gubernur Mirza menegaskan, seluruh kebijakan dan program pertanian daerah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian pangan, hilirisasi pertanian, dan pembangunan dari desa.
Ia juga menyinggung kebijakan nasional terkait pengawalan harga gabah dan jagung sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani.
“Belum pernah ada presiden yang seberani ini membela petani. Ini momentum bagi Lampung untuk lompat jauh,” kata Gubernur Mirza.
Sementara itu, Ketua KTNA Provinsi Lampung Hanan A. Rozak menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Menurut Hanan, KTNA sebagai organisasi pelaku langsung di sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat tata niaga, serta mendorong regenerasi petani di Lampung.
“KTNA siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dunia usaha, dan penyuluh pertanian. Kami ingin memastikan petani tidak hanya produktif, tetapi juga sejahtera,” ujar Hanan.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program strategis Gubernur Lampung yang berpihak kepada petani, mulai dari penguatan sarana pascapanen hingga peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. (*)
