Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi keynote speaker pada acara Talkshow Kawasan Industri Halal bertema “Akselerasi Kawasan Industri Halal: Mewujudkan Lampung sebagai Pusat Produksi Halal Berkualitas”, yang digelar di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (30/1/2026).
Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat Muslim terhadap konsumsi produk halal terus meningkat, seiring dengan besarnya populasi Muslim dunia yang mencapai sekitar 2,1 miliar jiwa atau lebih dari 28 persen populasi global.
Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 250 juta jiwa atau sekitar 11 persen dari populasi Muslim dunia.
“Ini merupakan peluang besar bagi Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, untuk menjadi kiblat pengembangan produk halal dunia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki karakteristik yang sangat potensial karena lebih dari 93 persen penduduknya beragama Islam.
Kondisi tersebut menjadikan Lampung bukan hanya pasar yang besar, tetapi juga memiliki peluang besar untuk naik kelas sebagai produsen utama industri halal nasional bahkan global.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin selamanya hanya menjadi pasar, atau naik kelas menjadi produsen utama?” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini industri halal di Indonesia masih didominasi oleh sektor makanan dan minuman.
Namun, hal tersebut justru menjadi pintu masuk terbesar dalam pengembangan industri halal karena sektor pangan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Lanjut, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu kunci utama ekosistem halal.
“Sertifikasi halal bukan ancaman bagi UMKM, melainkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyambut baik kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Lampung sebagai langkah strategis dalam mempercepat penguatan ekosistem halal di daerah.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dari sekadar pasar besar menjadi produsen besar, dari penonton menjadi pemain utama, dan dari pengikut menjadi penentu arah.
“Jika fondasi ini kita bangun bersama dengan serius dan berintegritas, insya Allah Lampung tidak hanya dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi juga sebagai pusat produksi halal berkualitas yang membanggakan Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan pandangan strategis mengenai peran halal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Haikal Hasan menegaskan bahwa halal tidak boleh dipandang semata sebagai isu keagamaan, melainkan sebagai instrumen ekonomi modern yang bersifat universal.
“Halal adalah growth economic engine. Negara-negara besar yang hari ini menjadi produsen halal dunia tumbuh karena mereka masuk ke industri halal lebih dulu,” tegasnya.
Haikal Hasan juga menyoroti kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan berbagai riset, sektor halal berkontribusi sekitar 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencakup makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, hingga fesyen.
“Nilai ekonomi industri halal sangat besar. Mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, hingga tekstil dan fesyen,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sertifikasi halal harus dipandang sebagai sarana peningkatan kualitas, kebersihan, kesehatan, dan kepercayaan konsumen, bukan sebagai beban bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Halal itu bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga soal customer satisfaction dan customer loyalty. Halal adalah simbol kebersihan, kualitas, dan kenyamanan,” jelasnya.
Haikal juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ekosistem halal, termasuk dengan hadirnya Unit Pelaksana Teknis BPJPH di daerah sebagai percepatan layanan sertifikasi halal.
“Halal adalah peradaban modern dan gaya hidup global. Kalau kita mau Indonesia berdaulat secara ekonomi, halal harus menjadi bagian dari strategi utama pembangunan,” tegasnya. (*)
