Ibas Minta Pembangunan IKN Tidak Dipaksakan karena Bikin Utang Negara Tambah Banyak

- Jurnalis

Kamis, 16 Juni 2022 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ibas Minta Pembangunan IKN Tidak Dipaksakan karena Bikin Utang Negara Tambah Banyak

Ibas Minta Pembangunan IKN Tidak Dipaksakan karena Bikin Utang Negara Tambah Banyak

LAMPUNGCORNER.COM, Jakarta — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhi Baskoro Yudhoyono mengultimatum pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak dipaksakan dalam program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Karena menurutnya, apabila keuangan negara tidak optimal sebaliknya pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

“Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak ‘apriori’ dengan keputusan negara, membangun ibukota Nusantara ini. Tapi tolong direncanakan dengan bijak,” ujar Ibas saat rapat pembahasan RAPBN 2023 bersama tim ahli Kementerian Bappenas di Gedung Parlemen pada Rabu (15/6/2022), dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (16/6/2022).

Baca Juga :  Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo: Beliau Tunjukkan Sikap Kesatria

Menurut Ibas, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar. Hal ini, lanjutnya, akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan, Ibas khawatir akan terjadi peningkatan terhadap utang negara.

“Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? Ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti utang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas,” ungkapnya.

Baca Juga :  PTPN I dan IPB Sulap Tankos Sawit Jadi Helm hingga Rompi Antipeluru

Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

“Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentu nya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut,” tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu. (*)

 

Sumber : Rilis.id

Berita Terkait

Komisi XIII DPR Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
Agustus 2026, Jumlah Pengangguran RI Capai 7,38 Juta Orang
Ahmad Bastian Dukung Dasco Gantikan Gibran, Ini Alasannya
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo: Beliau Tunjukkan Sikap Kesatria
PPPK Paruh Waktu Guru, Dosen hingga Damkar Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Berlaku 2027
Menko Polkam Tegaskan Keamanan Nasional Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Polri
Istana Sebut Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar
Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Jabatan KSP, Letjen Aryo Windutomo Jadi Pengganti Sementara
Berita ini 948 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:50 WIB

Komisi XIII DPR Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Senin, 16 November 2026 - 15:35 WIB

Agustus 2026, Jumlah Pengangguran RI Capai 7,38 Juta Orang

Minggu, 15 November 2026 - 21:10 WIB

Ahmad Bastian Dukung Dasco Gantikan Gibran, Ini Alasannya

Kamis, 12 November 2026 - 19:19 WIB

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo: Beliau Tunjukkan Sikap Kesatria

Jumat, 6 November 2026 - 19:39 WIB

PPPK Paruh Waktu Guru, Dosen hingga Damkar Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Berlaku 2027

Berita Terbaru