LAMPUNGCORNER.COM, Panaragan – Komisi I DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengirimkan surat kepada Bupati Umar Ahmad. Surat tersebut meminta ketegasan bupati atas keberadaan Pertashop di Kelurahan Panaragan Jaya.
Padahal sejak Agustus 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) telah mengeluarkan surat pemberitahuan terhadap pemilik Pertashop untuk menghentikan aktivitas pembangunan. Namun sayangnya, pemberitahuan tersebut diabaikan.
Pemberitahuan aktivitas itu berdasar Surat Pemerintah Kabupaten Tubaba Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TK-PRD) tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 503/06/II.17/TUBABA/2021 perihal Surat Pemberitahuan.
“Ketegasan yang kita minta adalah Pertashop tersebut harus segera dilakukan penutupan. Selain penutupan, kita juga meminta agar Pertashop itu dikenakan sanksi, sebab owner Pertashop tersebut telah melanggar peraturan daerah yang kita miliki,” kata Ketua Komisi I DPRD Yantoni, kepada Lampungcorner.com, Sabtu (1/1/2022).
Yantoni mengungkapkan, beberapa pekan lalu Bupati sebenarnya telah menyurati pihak owner Pertashop tersebut untuk menutup dan menghentikan pembangunannya, karena rekomendasi atau perintah penghentian itu juga sudah hasil rapat bersama Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TK-PRD).
“Owner Pertashop itu artinya tidak menganggap pemerintahan yang ada, dan untuk menunjukkan serta menjaga marwah kredibilitas dari lembaga pemerintahan yang ada di Tubaba ini. Maka kami berharap dari DPRD Tubaba agar kiranya Pak Bupati dapat segera mengambil tindakan tegas dengan menutup serta memberikan sanksi kepada owner Pertashop tersebut,” tegasnya. (drn)
Red
