LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Pemerintah Kota Bandarlampung bersama lembaga dan instansi terkait membangun sistem pencatatan dan dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bandarlampung, Sri Asiyah, mengatakan selama ini pendataan setiap instansi tentang kekerasan perempuan dan anak-anak masih masing-masing, belum terintegrasi.
“Sistemnya sudah ada dari kementerian, jadi kita buat pelatihan dalam penginputan data,” ungkapnya di Hotel Emersia, Rabu (15/9/2021).
Menurut Sri, pada kasus-kasus sebelumnya, korban kekerasan melaporkan tidak hanya ke Dinas PPPA. Namun juga ke lembaga lain seperti LAdA Damar dan kepolisian.
“Maka dengan aplikasi Simfoni (Sistem Informasi Online) PPPA ini, data-data kekerasan tidak lagi dobel dan terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, berharap sistem ini menjadi rujukan dalam mengeluarkan kebijakan dan program sehingga bisa lebih efektif.
“Masyarakat yang menjadi korban tidak boleh malu, laporkan saja. Jangan menutupi setiap masalah karena ini demi kebaikan bersama,” kata dia. (*)
Red
