Pemprov Lampung Tunda Bayar APBD 2025, Akui Pendapatan Tak Capai Target

- Jurnalis

Kamis, 1 Januari 2026 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menjelaskan secara resmi penyebab terjadinya kebijakan tunda bayar pada Tahun Anggaran 2025.

Ia menegaskan, langkah tersebut terpaksa diambil karena realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.

Menurut Nurul, hingga akhir tahun anggaran, pendapatan daerah belum mampu menutup seluruh kebutuhan belanja.

Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kas daerah sehingga sebagian kewajiban pembayaran, baik kepada pihak ketiga maupun untuk pelaksanaan program daerah, harus ditunda.

Baca Juga :  Bupati Nanda Perkuat Kemitraan Kakao, Petani Pesawaran Dibidik Tembus Pasar Global

“Tunda bayar terjadi karena pendapatan daerah yang diterima hingga akhir 2025 belum mencapai target. Kebijakan ini merupakan langkah pengelolaan keuangan yang harus diambil akibat kondisi pendapatan yang tidak sesuai target,” kata Nurul.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada Tahun Anggaran 2026,” ujar Nurul.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan seluruh kewajiban yang tertunda akan dirampungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga :  Wisuda ke-76 Jadi Momen Bersejarah, UBL Lahirkan Tujuh Doktor Manajemen Pertama

Selain itu, Pemprov Lampung juga tengah memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, serta mendorong efisiensi belanja dan pengendalian program strategis.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih optimal, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan penjelasan ini, Pemprov Lampung berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tunda bayar merupakan langkah sementara untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah tekanan pendapatan. (*)

Berita Terkait

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026
Tak Hanya Dikantor Imigrasi, Kini Buat Paspor Bisa Melalui Beranda Imigrasi
Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg
Wabup Tubaba Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan, Veteran Terima Tali Asih
Hari Pahlawan di Sekolah Rakyat, Ela Siti Nuryamah Tekankan Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Tubaba Sepakati 11 Raperda, Regulasi Lingkungan hingga Perlindungan Petani Jadi Prioritas
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:16 WIB

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 15:52 WIB

Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

Rabu, 11 November 2026 - 18:46 WIB

Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026

Rabu, 11 November 2026 - 16:13 WIB

Tak Hanya Dikantor Imigrasi, Kini Buat Paspor Bisa Melalui Beranda Imigrasi

Selasa, 10 November 2026 - 17:07 WIB

Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg

Berita Terbaru

Senator Lampung Ahmad Bastian. Foto: Dok Rilisid Lampung

NASIONAL

Ahmad Bastian Dukung Dasco Gantikan Gibran, Ini Alasannya

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:10 WIB