LampungCorner.com,Tubaba— Sebagai bentuk komitmen moral pemerintah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Perana Putera, Provinsi Lampung, menegaskan pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen utama dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan merata.
Hal itu disampaikan Perana saat membuka kegiatan Pendampingan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Bupati Tubaba, Senin (06/10/2025).
Dalam arahannya, Pj Sekda menekankan bahwa penerapan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen moral pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat.
“SPM harus benar-benar menjadi prioritas dan komitmen bersama, karena menyangkut kewajiban konstitusional pemerintah dalam melayani masyarakat secara adil dan merata,” ujar Perana Putera.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan pelaksanaan SPM dengan kebijakan nasional, terutama pada periode 2025–2030 yang disebutnya sebagai masa krusial pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, daerah harus mampu mengintegrasikan SPM dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, transformasi digital layanan publik, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.
“Pelaksanaan SPM di daerah harus sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ini menjadi dasar penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Perana meminta seluruh perangkat daerah pengampu SPM agar mengintegrasikan indikator dan target SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, hingga Renja. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antar instansi untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan berdaya guna.
“SPM bukan hanya ukuran kinerja pemerintah daerah, tetapi juga tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Perana juga menyampaikan apresiasi kepada tim narasumber dari Widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung serta seluruh peserta kegiatan. Ia berharap pendampingan tersebut dapat memperkuat pemahaman aparatur dalam pelaksanaan SPM di lapangan dan menghasilkan peningkatan nyata dalam kualitas pelayanan publik di Tubaba.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan,” pungkasnya.
Berdasar pantauan media, kegiatan pendampingan ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta perwakilan dari seluruh perangkat daerah pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba. (Rian)
