Periksa Enam Saksi, Polda Tegaskan Reklamasi Restoran Jumbo Kakap Tak Berizin

- Jurnalis

Kamis, 16 September 2021 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pagar lembatas RM Jumbo Kakap. Foto: Istimewa

Pagar lembatas RM Jumbo Kakap. Foto: Istimewa

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Reklamasi yang dilakukan Restoran Jumbo Kakap sejak 2013 terus diselidiki Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung.

Dalam dua pekan terakhir, penyidik sudah memeriksa enam orang saksi terkait izin reklamasi restoran yang berlokasi di Telukbetung Selatan tersebut.

Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafirin mengatakan, dari enam saksi yang diperiksa tersebut di antaranya termasuk RT setempat. Sementara, pemilik dari Restoran Jumbo Kakap Jhonson belum diperiksa.

Baca Juga :  Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga KPK Masuk Radar

”Untuk hasil pemeriksaan dari tim penyidik, reklamasi itu memang tidak ada izinnya,” tegasnya yang dikutip dari tribratanews.polri.go.id., Rabu (15/9/2021).

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan, ada saksi lain yang akan dipanggil untuk diminta keterangannya.

”Kalau semua saksi terkait sudah kita panggil semua, baru kita panggil saksi ahli,” katanya.

Baca Juga :  HPN-Porwanas 2027 Makin Matang, PWI Lampung Gandeng Pelindo

Terkait apakah ada pidana yang akan dikenakan, ia belum dapat memastikan apakah permasalahan ini merupakan tindak pidana atau pelanggaran administrasi.

”Kalau ada pelanggaran administrasinya, nanti kita limpahkan ke mana. Semua butuh proses,” pungkasnya.

Diketahui, selain memeriksa para saksi, penyidik Polda Lampung juga telah mendatangi lokasi reklamasi yang dilakukan Restoran Jumbo Kakap.(*)

Red

Berita Terkait

Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga KPK Masuk Radar
Kapolri Beberkan Kronologi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit hingga Tiga Jenderal Terseret
Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa S2, Dosen Unila Terancam Sanksi Berat
Kejagung Turun ke Pesawaran, Aparatur Desa Diingatkan Tak Main-main dengan Dana Desa
Budiyono Buka Suara soal Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, Ini Lima Poin Sikapnya
Kadafi Dorong PWI Bangun Optimisme Masyarakat Sambut HPN-Porwanas 2027
Tim Gabungan Bongkar Dugaan Lokasi Penyalahgunaan Narkoba, Enam Remaja Diamankan
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:29 WIB

Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga KPK Masuk Radar

Jumat, 13 November 2026 - 10:13 WIB

Kapolri Beberkan Kronologi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit hingga Tiga Jenderal Terseret

Selasa, 10 November 2026 - 08:18 WIB

Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut

Selasa, 10 November 2026 - 07:58 WIB

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa S2, Dosen Unila Terancam Sanksi Berat

Senin, 9 November 2026 - 18:55 WIB

Kejagung Turun ke Pesawaran, Aparatur Desa Diingatkan Tak Main-main dengan Dana Desa

Berita Terbaru

Info Parlemen

MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026

Jumat, 13 Nov 2026 - 19:12 WIB