LampungCorner.com, LAMPUNG TIMUR – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mendukung penuh atensi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang ingin menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai percontohan praktik baik pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Giri Akbar usai menghadiri rembuk bersama warga desa penyangga TNWK, yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur.
Pada kesempatan itu juga rombongan melanjutkan peninjauan ke Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Ketua DPRD Lampung, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya menjaga kelestarian dan konservasi Way Kambas, sekaligus menekan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah sumatera, yang selama ini menjadi tantangan utama di kawasan tersebut.
“DPRD Provinsi Lampung mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden yang menempatkan Way Kambas sebagai model nasional. Komitmen ini harus dikawal bersama agar pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat di desa penyangga,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung siap mendukung kebijakan dan langkah strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan pembatas permanen antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan 23 desa penyangga, sebagai upaya konkret meminimalkan konflik satwa dan manusia.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan ekosistem Way Kambas.
Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan konservasi jangka panjang.
Ahmad Giri Akbar juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun, termasuk dukungan dari Pangdam II/Sriwijaya Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, yang telah menurunkan personel untuk membantu pengamanan kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, pengelola taman nasional, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kebersamaan, Way Kambas tidak hanya lestari, tetapi juga aman bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
