Home / PENDIDIKAN

Senin, 8 Maret 2021 - 17:34 WIB

Punggutan Sekolah di Lampung Tabrak Permendagri, Penggamat Sebut Berpotensi Korupsi

Ilustrasi: rilislampung.id/ Kalbi Rikardo

Ilustrasi: rilislampung.id/ Kalbi Rikardo

LAMPUNGCORNER.COM, Komisi V DPRD Lampung bereaksi terkait adanya keluhan orang tua murid yang anaknya duduk di bangkus SMA dan SMK di provinsi ini.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Aprilliati mengatakan, pihaknya membuka pengaduan bagi orang tua murid yang keberatan atas pungutan tersebut. 

”Kami mengimbau wali murid membuat semacam aduan untuk disampaikan ke Komisi V. Nanti kami rahasiakan identitas wali murid tersebut, paling tidak kami punya dasar untuk menyikapinya,” ujar politisi asal PDI Perjuangan tersebut, Minggu (7/3/2021).

addgoogle

seperti dilansir dari rilislampung.id (group lampungcorner.com) Ia berjanji, setelah ada pengaduan tersebut, komisi V DPRD Lampung akan mengundang hearing (rapat dengar pendapat) pihak terkait.

Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan pihak sekolah.

”Sehingga bisa diketahui, seperti apa kejadian sesungguhnya,” katanya.

Aprilliati menilai, kendati ada kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa terkait pungutan tersebut, tetap tidak diperkenankan menabrak peraturan. Terlebih permendikbud.

Terlebih, kata dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung juga ada program bernama Bantuan Opersional Sekolah Daerah (BOS DA).

Dana tersebut diperuntukkan bagi siswa SMA dan SMK yang memiliki ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkannya. Di antaranya tergolong siswa kurang mampu tetapi memiliki kemampuan prestasi yang baik.

”Sama lah istilahnya dengan program Billing di Kota Bandarlampung. Bedanya, sekolah yang merekrut untuk mendapatkannya setelah itu dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan tentunya,” jelasnya.

Baca: Pungutan Sekolah Tabrak Permendikbud

Senada disampaikan anggota Komisi V DPRD Lampung Syarif Hidayat. Ia mengatakan, seharusnya Disdikbud Lampung tidak menempuh kebijakan menarik sumbangan sekolah.

Sebab, telah ada program bantuan operasional untuk siswa SMA/SMK seperti program Biling di Kota Bandarlampung.

”Itu sudah disetujui dalam APBD Lampung 2021. Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp60 miliar,” kata Syarif.

Ia mengakui, sudah mendengar adanya keluhan orang tua murid SMA/SMK di Lampung ini. Termasuk adanya aduan SMK menarik biaya praktik, padahal proses belajar di masa pandemu ini melalui daring.

”Karenanya, keluhan itu segera kami sikapi,” ucapnya.

Penyesalan adanya pungutan sekolah terhadap murid SMA/SMK juga disampaikan Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan. Sebab, punggutan itu terkesan mengabaikan masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi di masa pandemi.

”Kemampuan ekonomi masyarakat berbeda-beda. Jangan pukul rata. Kalau yang mampu, silahkan. Sepanjang tidak ada paksaan,” tegasnya.(*)

 

EDITOR:REDAKSI

 

add

Share :

436 views

Baca Juga

BANDAR LAMPUNG

Sekolah Tatap Muka SMA Sederajat Dimulai di 14 Kabupaten/Kota kecuali Lamsel

BANDAR LAMPUNG

Diadukan ke DPRD, SMAN 11 Beri Keringanan Uang Komite ke Wali Murid

BANDAR LAMPUNG

Simak! Ini 10 SMA Terbaik di Lampung

PENDIDIKAN

Main Event BBU ITB XIX Kobarkan Semangat Perubahan Progresif dan Kenalkan ITB Melalui Berbagai Mata Acara

PENDIDIKAN

PKBI – AJI Gelar Workshop Meliput Isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

PENDIDIKAN

Jika Terpilih Jadi Rektor Unila, Prof Suharso Prioritaskan Dosen Muda Kuliah ke LN

BANDAR LAMPUNG

Tim Futsal Putri UTI Juara 1 Futsal Women Championship 2021

PENDIDIKAN

Bikin Bangga Universitas Terbaik di Lampung, Rizky Juara Nasional Short Script Writing