Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Rapat pleno TPAKD diselenggarakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menetapkan target, serta menyusun langkah-langkah dalam rangka memperluas literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung.
Berdasarkan laporan Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Selain itu, telah dilaksanakan 25 kegiatan business matching, dengan hampir 60 persen kegiatan difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM, perempuan, pelajar, serta masyarakat umum.
Otto menjelaskan bahwa program TPAKD juga diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Desaku Maju yang dipadukan dengan Desa Perkasa untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang komprehensif, meliputi sektor pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Pada tahun 2026, TPAKD menetapkan tiga program prioritas, yaitu Agrifuture Lampung untuk mendorong minat generasi muda di sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta Siger Preneur Lampung sebagai program pemberdayaan wirausaha muda.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa pelaksanaan program TPAKD harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan, mendorong UMKM naik kelas, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.
“Fokus utama TPAKD adalah pada outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat,” ujar Jihan.
Jihan juga menekankan pentingnya percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung tercatat sebesar 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen.
Menurutnya, TPAKD perlu melakukan berbagai terobosan untuk memperluas akses literasi dan layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.
Selain itu, TPAKD juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema pembiayaan yang tersedia.
“Akses pelayanan keuangan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. TPAKD memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Selain itu, Jihan mendorong agar berbagai program strategis terus diperkuat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan program TPAKD dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah.
Serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung. (*)
