LampungCorner.com,Tubaba — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mendapat sorotan tajam dari Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pengelolaan aset daerah, pendapatan, perizinan, hingga transparansi tender proyek.
Sorotan ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi bersama Pemkab Tubaba yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Utama Bupati, Selasa (02/09/2025) pukul 08.30 WIB. Tim Korsup KPK hadir untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai masih memiliki banyak catatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media dari salah satu peserta rapat yang enggan disebutkan namanya, Tim Korsup KPK memberikan perhatian khusus pada penertiban Aset Barang Milik Daerah (BMD).
“Tadi KPK menyoroti masalah aset Pemkab yang belum tertib administrasi, termasuk pendapatan daerah, pajak, pelayanan publik, hingga sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, dan pencatatan sipil,” ungkapnya.
Sumber tersebut juga menyebutkan, banyak aset daerah yang hingga kini tidak jelas statusnya dan berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak segera dilakukan penertiban. Kondisi ini membuat KPK menuntut evaluasi total terhadap pengelolaan aset dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Tak hanya itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang membidangi seleksi dan tender proyek di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian serius KPK. Tim Korsup menegaskan agar seluruh proses pengadaan harus benar-benar selektif, transparan, dan bebas intervensi.
Kemudian, perencanaan program dan penggunaan anggaran juga diminta untuk diperbaiki agar tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang.
Menurut informasi yang sama, Tim Korsup KPK meminta Bupati Tubaba mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola pemerintahan.
“Jadi tadi Bupati diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset, pendapatan, pelayanan publik, dan tata kelola proyek. Semua harus lebih transparan,” pungkasnya.
Pada rapat itu, KPK menegaskan bahwa perbaikan sistem adalah keharusan, bukan pilihan. Jika Pemkab Tubaba tidak segera melakukan pembenahan, potensi penindakan bisa meningkat, termasuk penyelidikan mendalam atas indikasi penyalahgunaan kewenangan dan dugaan kebocoran anggaran.
Melalui program Korsup, KPK menargetkan pencegahan praktik korupsi di tingkat daerah. Tim ini bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pemerintah daerah agar memperbaiki sistem tata kelola. Fokus utama Korsup adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. (Rian)
