Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang semula dijadwalkan pada 14 Desember 2025 di Gedung Graha Karya Golkar Provinsi Lampung menuai kekecewaan dari jajaran Pimpinan Kecamatan (PK) se-Kota Bandar Lampung.
Para PK menilai penundaan tersebut tidak hanya mengecewakan, tetapi juga diiringi proses penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang dinilai tidak transparan.
Mereka menyoroti tidak adanya pengumuman resmi terkait tahapan penjaringan, serta absennya undangan tertulis kepada para ketua PK selaku pemilik suara sah dalam Musda.
Pimpinan Kecamatan Teluk Betung Timur, Wilan Kusuma Jaya, secara tegas menyampaikan keberatan atas pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Riza Mirhadi, yang mempertanyakan loyalitas para PK.
“Pernyataan soal loyalitas itu sangat kami sayangkan. Loyalitas kami jelas kepada Partai Golkar, bukan kepada individu atau kelompok tertentu,” tegas Wilan dalam konferensi pers di Bandar Lampung, Minggu (14/12).
Ia menegaskan, para PK sebagai pemilik suara yang sah berharap Musda Partai Golkar Kota Bandarlampung dapat segera dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tertulis dari DPP Partai Golkar.
“Kami meminta Musda dilaksanakan tanpa intervensi, intimidasi, maupun pemaksaan kehendak untuk mengarahkan pilihan kepada individu tertentu,” ujarnya.
Menurut Wilan, Partai Golkar merupakan partai kader dengan sejarah panjang dalam demokrasi Indonesia, yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik individu maupun keluarga tertentu.
“Karena itu, seluruh kader Partai Golkar memiliki hak yang sama untuk mengabdi dan berproses di dalam partai berlambang pohon beringin tersebut,” pungkasnya. (*)
