Lampungcorner.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk membenahi persoalan harga singkong di Lampung melalui perbaikan menyeluruh ekosistem singkong, mulai dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikannya saat Podcast bersama Rilis ID yang dipimpin Direktur Utama Rilis ID, Wirahadikusumah di Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 23 Januari 2026.
Menurut Gubernur Mirza, singkong merupakan komoditas yang unik. Dari sisi nilai ekonomi, singkong memang bukan penyumbang terbesar sektor pertanian jika dibandingkan dengan luas lahan yang digunakan. Dengan luas tanam sekitar 450–500 ribu hektare, nilai ekonomi singkong di Lampung hanya sekitar Rp8 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan komoditas jagung dan padi yang masing-masing bernilai di atas Rp15 triliun, meskipun luas lahannya jauh lebih kecil.
“Kalau dilihat dari hitung-hitungan ekonomi murni, singkong ini kalah dibanding padi dan jagung. Tapi singkong ini bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari sejarah dan budaya Lampung,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, singkong telah dibudidayakan ratusan tahun dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Lampung. Secara sosial dan kultural, masyarakat memiliki keterikatan yang kuat dengan singkong, sehingga komoditas ini tetap dipertahankan meskipun kontribusi ekonominya relatif lebih kecil.
Perkembangan singkong di Lampung kemudian mendorong tumbuhnya industri hilir, terutama industri tapioka. Saat ini, Lampung menjadi produsen tapioka terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 60–70 persen produksi nasional. Bahkan, Indonesia menempati peringkat keempat produsen singkong dunia, dan Lampung memegang posisi strategis dalam rantai pasok tersebut.
Namun demikian, Mirza mengakui struktur industri singkong di Lampung masih menyimpan persoalan besar. Sekitar 90 persen produksi singkong Lampung diserap oleh industri tapioka. Singkong bukan barang konsumsi langsung, melainkan bahan baku industri yang harga jualnya sangat dipengaruhi pasar global.
“Tapioka Lampung harus bersaing dengan produk dari Thailand, Vietnam, dan negara lain. Dalam persaingan global, yang murah pasti menang. Selama ini kita bangga punya banyak pabrik, tapi lupa memperkuat daya saing,” kata Mirza.
Ia mencontohkan Vietnam yang sejak puluhan tahun lalu membangun hubungan kuat antara petani dan industri. Hasilnya, produktivitas singkong per hektare di negara tersebut jauh lebih tinggi.
Sementara di Lampung, industri dan petani cenderung berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau industri butuh bahan baku, petani didorong memperluas lahan, bukan meningkatkan produktivitas. Akibatnya lahan luas, tapi hasil per hektare rendah,” ujarnya.
Gubernur Mirza menyebut fluktuasi harga global pasca-COVID semakin memperparah kondisi petani. Di Lampung, rata-rata petani hanya menghasilkan sekitar 20 ton per hektare dengan pendapatan sekitar Rp12 juta per panen atau sekitar Rp1 juta per bulan. Sebaliknya, petani di negara lain mampu menghasilkan 35–40 ton per hektare dengan pendapatan jauh lebih besar.
“Ini bukan pertama kali terjadi. Setiap harga naik, semua menanam. Ketika harga jatuh, petani yang paling menderita. Pola ini terus berulang karena ekosistemnya belum terintegrasi,” jelasnya.
Pada awal 2025, gejolak pasar dunia kembali menekan industri dan petani. Jika industri dipaksakan membeli dengan harga tinggi, industri kolaps. Jika harga ditekan, petani mati. Menurut Mirza, situasi inilah yang menuntut solusi jangka panjang, bukan kebijakan sesaat.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Lampung bersama petani mendorong penutupan keran impor tapioka. Mirza menegaskan, rendahnya harga singkong bukan semata karena pabrik enggan membeli, melainkan karena tekanan impor.
“Begitu impor ditutup, harga mulai bergerak naik. Semula harga tapioka kita Rp5000, sekarang sudah Rp7.500. Ini membuktikan masalahnya memang ada di struktur pasar,” katanya.
Pemerintah kemudian memberi waktu kepada industri untuk menyerap tapioka nasional. Pada Oktober–November, harga mulai membaik. Namun, Mirza menegaskan hal itu baru tahap awal.
“Ini baru bab pertama. Tantangan berikutnya adalah industri turunan lain juga harus ikut menyesuaikan,” ujarnya.
Ia meminta waktu maksimal satu tahun untuk meningkatkan produktivitas petani. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, harga akan lebih stabil dan daya saing Lampung meningkat.
Mirza menekankan pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada sektor primer. Industri harus menjadi penarik sektor komoditas, sehingga seluruh rantai nilai—petani, industri, hingga produk jadi—harus terhubung.
Jika petani singkong beralih sepenuhnya ke jagung, Indonesia justru akan bergantung pada impor tapioka. Padahal, tapioka memiliki banyak turunan industri seperti glukosa dan fruktosa yang bernilai ekonomi tinggi.
Untuk itu, Pemprov Lampung mendorong hilirisasi dan peningkatan produktivitas. Salah satu kendala utama adalah data dan bibit. Data produksi selama ini dinilai belum sepenuhnya akurat karena banyak tanaman singkong tidak tercatat.
“Kami lakukan pendataan ulang berbasis citra satelit. Dari situ diperkirakan luas tanam singkong sekitar 500 ribu hektare,” ungkap Mirza.
Ke depan, pemerintah mendorong diversifikasi produk singkong seperti mocaf dan etanol, serta membentuk Cassava Center pertama di Indonesia. Pusat ini akan fokus menghasilkan bibit unggul dan meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat.
“Pemerintah, industri, dan akademisi harus jalan bersama. Kita juga siapkan penyuluh khusus singkong di setiap kecamatan. Targetnya, dalam satu tahun produktivitas petani naik signifikan,” pungkas Mirza.
