JOMBANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya stabilitas dan ketenangan dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, kondisi tersebut dibutuhkan agar pemerintah dapat menjalankan tugas mengurus negara dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Konsekuensinya, pemerintahan membutuhkan kerja sama dan koalisi dengan sejumlah partai politik.
“Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia merupakan negara dengan skala yang sangat besar. Karena itu, pemerintahan tidak mungkin hanya mengandalkan satu partai politik untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Negara kita besar. Kita satu negara, kita besar sekali. Karena demokrasi saya harus berkoalisi,” ujarnya.
Prabowo kemudian menekankan bahwa pemerintahan membutuhkan stabilitas dan ketenangan. Dia menyinggung kondisi politik di sejumlah negara yang mengalami pergantian pemimpin pemerintahan dalam waktu relatif singkat.
“Jadi bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menjelaskan mengenai koalisi besar yang menopang pemerintahannya. Dia menyebut pemerintah saat ini didukung tujuh dari delapan partai yang memiliki kursi di parlemen.
“Kita ini sekarang delapan partai, sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai,” katanya.
Prabowo juga menanggapi kritik terhadap komposisi kabinet pemerintahannya yang sempat disebut sebagai “kabinet gemuk” dan tidak efisien.
Dia membandingkan kondisi tersebut dengan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa, tetapi memiliki 28 anggota kabinet.
“Mereka hanya 1,1 juta. Kabinetnya 28,” ujar Prabowo. (*)
