JOMBANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap langkah besar pemerintah melakukan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk disebut telah ditutup.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, penutupan ratusan BUMN tersebut telah memberikan penghematan bagi keuangan negara hingga sekitar Rp50 triliun.
“Demikian pemerintah telah menghemat Rp50 T dan pemerintah pada Desember 2026 nanti akan menutup lagi paling sedikit 700 BUMN. Nantinya tinggal 250 BUMN,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan efisiensi tersebut diharapkan terus berlanjut. Pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp100 triliun, terutama dari biaya rutin seperti gaji direksi dan komisaris.
“Penghematan di berbagai bidang tiap tahun mendekati Rp300 T,” ujarnya.
Dana hasil efisiensi tersebut, lanjut Prabowo, akan dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan anggaran yang tersedia lebih banyak diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Prabowo juga menegaskan pemerintahannya tidak ingin terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri.
Menurut dia, investasi dari luar negeri tetap terbuka, tetapi pemerintah akan berhati-hati jika harus mengambil utang.
“Ajak investasi boleh. Kalau kita mau pinjam uang ambil yang bunganya sekecil mungkin,” tegasnya.
Dia bahkan menyebut Menteri Keuangan sempat mendapat tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF).
Namun, tawaran tersebut disebut ditolak karena Indonesia masih mampu menjalankan pemerintahan tanpa tambahan pinjaman.
“Indonesia masih mampu,” kata Prabowo. (*)
