Blak-blakan! Prabowo Ungkap Banyak Pemda Tak Pakai Anggaran dengan Optimal

- Jurnalis

Kamis, 17 September 2026 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah (pemda).

Ia mengungkap, masih terdapat anggaran yang telah ditransfer ke daerah namun tidak digunakan maksimal, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahkan, Prabowo menyebut masih ada anggaran pemda yang justru disimpan di bank sehingga tidak dapat digunakan.

“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPRD. Antara gubernur sama DPRD. Jadi uang sudah kita transfer. Enggak dipakai,” ujarnya dalam Program Presiden Menjawab, dikutip Rabu (16/9/2026).

Baca Juga :  Momen KPK Buka Tong Biru Berisi Rp934 Juta dari Rumah Adik Bupati, Buntut OTT Bupati Klaten

Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang menurutnya belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah kepada daerah.

“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” tuturnya.

Prabowo pun mempertanyakan efektivitas pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). “Ke mana uang itu?” tanyanya.

Baca Juga :  Gubernur Mirza Dorong Fatayat NU Berdayakan Perempuan hingga Pelosok Desa

Ia menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah pusat juga perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan TKD.

Dengan TKD itu, kata Prabowo, pemda memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Namun, penggunaannya tetap harus dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Berita Terkait

Istana Sebut Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar
Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Jabatan KSP, Letjen Aryo Windutomo Jadi Pengganti Sementara
KNMP Tak Sekadar Bangun Fasilitas, KKP Bidik Ekonomi Nelayan Lamtim
Siapa di Balik Penyadapan Nomor Presiden? Yusril: Hukum Harus Bicara dengan Bukti
Kasus Penyadapan Ilegal, Ini 3 Pasal yang Menjerat Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi
Sadap Nomor Presiden hingga Tokoh Politik, Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Dituding Pungli Insentif Linmas Rp600 Ribu per Bulan, Lurah Penengahan Raya: Itu Sukarela
Usai Pelantikan, Gubernur Mirza Titip Pesan Khusus, Komang Koheri Siapkan Program Prioritas untuk Lampung Tengah
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 18:20 WIB

Istana Sebut Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar

Rabu, 4 November 2026 - 15:36 WIB

Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Jabatan KSP, Letjen Aryo Windutomo Jadi Pengganti Sementara

Rabu, 4 November 2026 - 11:51 WIB

KNMP Tak Sekadar Bangun Fasilitas, KKP Bidik Ekonomi Nelayan Lamtim

Rabu, 4 November 2026 - 08:45 WIB

Kasus Penyadapan Ilegal, Ini 3 Pasal yang Menjerat Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi

Selasa, 3 November 2026 - 22:49 WIB

Sadap Nomor Presiden hingga Tokoh Politik, Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Berita Terbaru