JAKARTA – Kedekatan politik maupun hubungan pertemanan ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bukan alasan untuk mengintervensi proses hukum.
Prabowo menyebut dirinya tidak akan melindungi orang-orang dekatnya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ia bahkan mencontohkan penanganan kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Dadan, kata Prabowo, sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses dan tim pakarnya. Prabowo pula yang mengangkat Dadan sebagai Kepala BGN.
Namun, ketika Dadan berhadapan dengan proses hukum, Prabowo mengaku tetap menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (jadi) Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, dikutip dari keterangan pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Rabu (16/9/2026).
Prabowo juga menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan. Menurut dia, proses hukum tetap harus berjalan meski pemilik aset tersebut, Pontjo Sutowo, merupakan sahabatnya.
“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan berapa banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” tegasnya.
Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Saat itu, dia mengaku langsung meminta keluarga dan orang-orang terdekatnya untuk tidak mencari keuntungan bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulkan semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Pesan serupa kembali disampaikan Prabowo setelah menjabat sebagai Presiden. Dia meminta kader Gerindra tidak memanfaatkan posisinya untuk menghindari proses hukum apabila melakukan pelanggaran.
“Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, Saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan,” paparnya.
Prabowo bahkan menyebut sejumlah kepala daerah dari Gerindra telah berhadapan dengan aparat penegak hukum.
“Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya,” lanjutnya.
Bagi Prabowo, kekuasaan dan kepentingan politik tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara dan rakyat.
“Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” tandasnya. (*)
