JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, justru membuat urusan rakyat semakin sulit.
Prabowo mengatakan, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, juga harus memastikan pelayanan dan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” ujar Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo meminta kepala daerah aktif turun dan mendengarkan langsung suara masyarakat. Menurutnya, rakyat merupakan pihak pertama yang mengetahui apakah program pemerintah benar-benar berjalan atau justru tersendat di lapangan.
“Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat, mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup-nutupi persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Terlebih, Indonesia kini berada di era digital dan informasi yang membuat berbagai persoalan mudah diketahui publik.
“Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi,” imbuhnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Prabowo adalah birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit. Praktik korupsi juga dinilai dapat menghambat program pemerintah sehingga manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut harus dibongkar dan diselesaikan, bukan justru disembunyikan.
Ia pun menekankan pentingnya persatuan antara para pemimpin dan kelompok politik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Justru kita harus selesaikan masalah ini, dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” pungkas Prabowo. (*)
