Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 09:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA – Ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak masuk dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, pandangan para ahli, hingga praktik penerapan aturan serupa di sejumlah negara.

Menurut dia, usulan pengaturan illicit enrichment selama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memang menuai beragam tanggapan. Tidak semua pihak sepakat ketentuan tersebut dimasukkan dalam regulasi.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga :  Efisiensi Anggaran, Bappeda Lampura Malah Gelontorkan Rp293 Juta untuk Komputer hingga Wallpaper

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, hasil kajian dan perbandingan dengan sejumlah negara menjadi salah satu pertimbangan Panja. Dia menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment.

Habiburokhman juga menyinggung pengaturan serupa di Jerman yang menurut keterangannya pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Selain aspek HAM, DPR mempertimbangkan karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil. Regulasi tersebut berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun bentuk penghukuman.

Baca Juga :  60 ASN Berebut 11 Kursi JPTP Lampura, Berikut Nama dan Jabatan dengan Pelamar Terbanyak

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Panja akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

Keputusan itu sekaligus menjawab salah satu aspirasi masyarakat sipil yang sebelumnya mendorong agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar diatur dalam regulasi tersebut.

Habiburokhman menegaskan, berbagai pandangan telah menjadi bahan pertimbangan selama proses pembahasan sebelum RUU Perampasan Aset akhirnya disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). ***

Berita Terkait

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, DPR Dorong Pembentukan Dua Badan Baru
DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026
Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Syaratnya Harus Satu Suara
KPK RI Tekankan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi kepada DPRD Lampung
Setelah Pandangan Fraksi, DPRD Lampung Lanjutkan Paripurna Senin
Gubernur Mirza Apresiasi Pansus DPRD, Pendalaman Substansi LKPJ Tahun Anggaran 2025
DPRD Pesawaran Evaluasi Proyek PJU Usai Kecelakaan Kerja, Ini Rekomendasinya!
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:19 WIB

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Jumat, 20 November 2026 - 09:01 WIB

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, DPR Dorong Pembentukan Dua Badan Baru

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

Jumat, 13 November 2026 - 19:12 WIB

MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Baru 2 Desember 2026

Kamis, 17 September 2026 - 22:23 WIB

Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Syaratnya Harus Satu Suara

Berita Terbaru

Lampungcorner.com

Gubernur Lampung Resmi Buka Porprov 2026, 5.300 Atlet Siap Bersaing

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:24 WIB

Info Parlemen

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:19 WIB