JAKARTA – Ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak masuk dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, pandangan para ahli, hingga praktik penerapan aturan serupa di sejumlah negara.
Menurut dia, usulan pengaturan illicit enrichment selama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memang menuai beragam tanggapan. Tidak semua pihak sepakat ketentuan tersebut dimasukkan dalam regulasi.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, hasil kajian dan perbandingan dengan sejumlah negara menjadi salah satu pertimbangan Panja. Dia menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment.
Habiburokhman juga menyinggung pengaturan serupa di Jerman yang menurut keterangannya pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Selain aspek HAM, DPR mempertimbangkan karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil. Regulasi tersebut berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun bentuk penghukuman.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Panja akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.
Keputusan itu sekaligus menjawab salah satu aspirasi masyarakat sipil yang sebelumnya mendorong agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar diatur dalam regulasi tersebut.
Habiburokhman menegaskan, berbagai pandangan telah menjadi bahan pertimbangan selama proses pembahasan sebelum RUU Perampasan Aset akhirnya disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). ***















