LAMPUNGCORNER.COM, Jakarta — Surat terbuka Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, berujung proses hukum.
Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo mengatakan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi Brigjen Junior Tumilaar (JT) pada tanggal 22-24 September 2021 lalu.
“Hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT, maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT,” kata Danpuspomad dalam keterangannya, dilansir dari rilis.id (group lampungcorner.com) Sabtu (9/10/2021).
Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
Puspomad akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa telah mengeluarkan surat perintah pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen Junior sebagai Irdam XIII/Merdeka pada 8 Oktober.
Brigjen Junior akan ditempatkan dalam jabatan barunya sebagai Staf Khusus Kasad.
Sebelumnya, Brigjen Junior melalui suratnya meminta Kapolri agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak perlu sampai dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa.
Awalnya, jenderal bintang satu itu mengungkap Babinsa hanya berpihak kepada rakyat bernama Ari Tahiru (67), yang sedang berhadapan dengan masalah konflik lahan di Sulawesi Utara (Sulut).
Ia kemudian menembuskan surat terbukanya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa hingga anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Hillary Brigitta Lasut. (*)
Red
