LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung meminta money politik atau politik uang dalam pemilu dilegalkan saja.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Apdesi Provinsi Lampung Suhardi Buyung saat mengikuti penandatangan MOU Bawaslu Bandarlampung dengan stakcholder di Provinsi Lampung, di Hotel Horison, Kamis (8/9/2022).
Menurut Buyung, money politik ini sulit untuk diberantas baik dilaksanakan oleh lembaga manapun.
Ia mengatakan, jika ingin memberantas politik uang, harus dilakukan dari bagian atas seperti Parpol dan juga kandidat, jangan langsung dari bawah.
“Sebenarnya aturannya sudah benar, tapi sampe di bawah rusak aturan tersebut, dan sebenarnya masyarakat itu takut, tapi karena dari kandidatnya itu sendiri, jadi berani,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, saat ini semua pemilihan terjadi politik uang, mulai dari pemilihan RT bahkan sampe ke kepala desa. Sehingga sangat sulit dicegah, karena sudah mendarah daging.
“Jadi sudah dilegalkan saja, masyarakat juga senang dapat duit, pemerintah juga bisa dapat duit,” katanya.
Sekarang ini, lanjut Buyung. Masyarakat mau datang ke TPS kalau ada duitnya, dan itu sudah budaya.
Bagaimana cara menghentikannya hal tersebut, semua kandidat yang main money politik ditangkap.
“Dan bohong kalau susah nangkapnya, jadi APDESI minta dilegalkan Money politik saja,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Unila dan juga pengamat politik Robi Cahyadi mengungkapkan, apabila bicara konsep demokrasi dan keadilan, politik uang itu tidak adil.
Dulu, awal-awal reformasi, yang muncul sebagai anggota dewan itu dari kalangan bawah, kalangan yang tidak memiliki finansial yang kuat.
“Jadi kalau ini dilegalkan, maka yang jadi anggota dewan maupun kepala daerah, itu orang-orang kaya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri itu minimal punya 4 modal, yang pertama modal politik, modal sosial, modal jejaring, dan poin paling penting finansial.
“Jadi jangan sampai generasi rusak, dengan nilai segala sesuatu selesai dengan uang. Jadi harus ada nilai sosial, kemanusiaan dan lian-lain,” tandasnya. (*)
Red
