Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan langsung aspirasi rakyat Lampung kepada pemerintah pusat. Hal ini ia lakukan dengan menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Mirza menegaskan, kedatangannya untuk memastikan suara masyarakat Lampung benar-benar sampai ke Presiden Prabowo Subianto. “Suara rakyat bukan sekadar tuntutan, tetapi arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Itu amanah,” tegasnya.
Aspirasi tersebut merupakan hasil dari aksi damai mahasiswa bersama elemen masyarakat Lampung yang berlangsung Senin (1/9/2025) di depan DPRD Provinsi Lampung. Aksi berjalan kondusif berkat kolaborasi Pemprov Lampung dan Forkopimda yang membuka ruang dialog terbuka.
Dalam aksi itu, Gubernur Rahmat didampingi Ketua DPRD Lampung, Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, serta anggota DPRD turun langsung menemui massa. Mereka duduk bersama, mendengarkan, dan mencatat tuntutan yang disampaikan.
Sejumlah tuntutan strategis yang dibawa di antaranya:
1. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
3. Mendesak evaluasi menteri-menteri bermasalah.
4. Meminta Presiden Prabowo menarik kader bermasalah seperti Ade Armando dan Budiman Sudjatmiko.
5. Mendesak mutasi total di tubuh Polri, termasuk Kapolri, serta evaluasi Polda Lampung.
6. Menuntut Lampung bebas dari perkebunan PT SGC dan membebaskan lahan Anak Tua.
7. Menolak efisiensi gaji guru.
8. Mendesak peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.
9. Mendesak percepatan pembahasan RUU KUHP.
10. Mendesak Menteri ATR/BPN segera lakukan reformasi agraria di Lampung.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang proaktif membawa suara rakyat daerah ke tingkat nasional. Ia memastikan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait, termasuk Presiden Prabowo.
“Pertemuan ini menjadi jembatan penting antara aspirasi masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat,” kata Muzani.
