Home / BANDAR LAMPUNG / POLITIK

Jumat, 15 Oktober 2021 - 13:29 WIB

Bawaslu Bandarlampung Serahkan Buku Penanganan Pelanggaran Pilkada ke Pusat

Yahnu Wiguno serahkan buku ke Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Istimewa

Yahnu Wiguno serahkan buku ke Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Istimewa

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto, menyerahkan buku karangannya ke Bawaslu RI.

Buku berjudul Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ini diterima Ratna Dewi Pettalolo.

Ratna adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI. Saat itu, dia didampingi Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Selain itu, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung, Erwin Prima Rinaldo dan staf teknis Bawaslu  Lampung, Hamid Badrul Munir dan Dwi Zaen Prasetyo.

Yahnu menjelaskan, buku tersebut ia buat untuk melengkapi dokumentasi penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

BACA JUGA  Sempat Keluar Sebelum Sedan Vios Ludes Terbakar

Sebab, Bawaslu RI juga telah menerbitkan buku terkait penanganan pelanggaran pemilihan yang berjudul, “Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020.

Saat ini pun Bawaslu Lampung sedang mempersiapkan penerbitan buku mengenai penanganan pelanggaran Pilkada.

“Artinya, secara berjenjang walaupun bukan merupakan instruksi, penyusunan dan pembuatan buku ini merupakan ikhtiar Bawaslu untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang Bawaslu,” ujar Yahnu, Jumat (15/10/2021).

Ia menambahkan buku tersebut terdiri dari empat bagian. Pertama, membahas keterkaitan antara Pilkada dan Demokrasi.

Kedua, organ penyelenggara pemilihan dan tata kelola penanganan pelanggaran pemilihan.

BACA JUGA  Tiga Bupati di Lampung Masih Isolasi Mandiri Setelah Terpapar Covid-19, Diketahui Karena Tak Hadir Rapat

Ketiga, dinamika penanganan pelanggaran Pilkada terkait: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); (c) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; (d) pelanggaran tindak pidana pemilihan; dan (e) pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Keempat, refleksi dan proyeksi penanganan pelanggaran pemilihan sebagai upaya perbaikan tata kelola penanganan pelanggaran pemilihan di masa datang.

Yahnu berharap, buku ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan maupun bagi stakeholders terkait untuk menyampaikan laporan yang muncul dan terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. (*)

Red

Share :

29 views

Baca Juga

BANDAR LAMPUNG

Hewan Kurban Dirias Lipstik dan Bedak Sebelum Disembelih, Tradisi Memuliakan

BANDAR LAMPUNG

Lampung Bebas PPKM Level 4, Sampai 20 September 2021

BANDAR LAMPUNG

Dugaan Penggeroyokan, Eva: Honorer Dipecat, PNS Disanksi Tegas

BANDAR LAMPUNG

Beda Penanganan Kasus Nenek Lasmi, Oknum BPBD dan Disdukcapil Bandarlampung

BANDAR LAMPUNG

Kemenag Pastikan Kartu Nikah Digital 4 Foto Istri Hoaks

BANDAR LAMPUNG

Delapan Tahun, PT Wahana Raharja Tak Setor PAD malah Punya Utang Rp3,1 Miliar

BANDAR LAMPUNG

APBDP Bandarlampung Disahkan, Defisit Rp39 Miliar

BANDAR LAMPUNG

Mantan Ketua DPRD Lampung Ditahan, Ini Kata Ketua Fraksi PDIP!