Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat optimalisasi aset daerah melalui inovasi layanan, jasa, serta penguatan skema kerja sama, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Administrasi Umum, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan, dalam rapat, Gubernur Mirza meminta agar seluruh OPD mampu menghadirkan inovasi sekaligus memetakan potensi aset yang dimiliki.
“Hari ini Pak Gubernur memimpin rapat bersama seluruh Kepala OPD untuk memastikan setiap OPD memiliki inovasi dan mampu memaksimalkan potensi aset yang ada,” ujar Marindo.
Ia mengungkapkan, total keseluruhan nilai aset Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mencapai hampir Rp19 triliun.
Menurutnya, besarnya nilai aset tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi nilai ekonomis bagi daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di tengah keterbatasan fiskal dan terbatasnya ruang APBD.
“Kondisi fiskal kita terbatas, pendapatan daerah juga terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza berdiskusi langsung dengan seluruh OPD dan meminta masing-masing kepala OPD memaparkan inovasi serta rencana optimalisasi aset yang dimiliki. Pendekatan pemanfaatan aset, lanjut Marindo, tidak hanya melalui skema sewa semata.
“Kita tidak hanya berbicara soal menyewakan aset, tapi bagaimana menciptakan nilai tambah dari sisi ekonomis, melalui kerja sama pemanfaatan, kemitraan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar nilai ekonomi itu bisa tumbuh bersama,” tegasnya.
Marindo menambahkan, sebagian aset Pemprov Lampung telah mulai dioptimalkan. Kedepan, berbagai skema pemanfaatan akan terus dikaji secara mendalam.
Termasuk melalui benchmarking dan kunjungan ke daerah lain untuk memperoleh referensi pengelolaan aset yang lebih efektif.
“Kita masih menunggu masukan dari seluruh Kepala OPD. Banyak inovasi yang sudah disampaikan, namun semuanya akan dikaji terlebih dahulu sebelum diputuskan,” ujarnya.
Salah satu contoh pemanfaatan aset yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pengelolaan UMKM Center di PKOR Way Halim, Bandar Lampung.
Aset tersebut tidak hanya disewakan, tetapi dikelola secara kolaboratif melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung.
“UMKM Center menjadi contoh pemanfaatan aset yang tidak sekadar disewakan, tetapi dikelola bersama untuk menghasilkan penerimaan daerah,” pungkas Marindo. (*)
