Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen memperbaiki kualitas infrastruktur jalan dengan menargetkan mulai 2026, seluruh perbaikan tidak lagi menggunakan aspal, melainkan rigid beton.
Langkah ini ditujukan untuk mengejar target kondisi jalan mantap 90 persen pada 2028 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025-2030. Adapun pada 2030, target kemantapan jalan ditetapkan sebesar 94 persen.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, perbaikan infrastruktur, khususnya jalan raya, menjadi fokus utama sejak dirinya dilantik pada Februari 2025.
Saat saya pertama dilantik, hasil survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Lampung terhadap Pemprov paling tinggi ada di sektor infrastruktur, terutama jalan,” kata Mirza saat sidak ke Dinas BMBK, Kamis (2/10/2025).
Namun, menurutnya, kondisi jalan di Lampung tidak seburuk citra yang berkembang. Saat ini, jalan mantap sudah mencapai 78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.
“Ketika saya cerita ke Menteri PU jalan di Lampung jelek, kami lalu lihat datanya, ternyata ini di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi lain yang jalan mantapnya di bawah 75 persen, tapi tidak tercitra jelek seperti Lampung,” lanjutnya.
Meski begitu, Mirza mengakui masih ada jalan-jalan rusak yang harus dibenahi. Ia menyebut ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni strategi pembangunan, kualitas konstruksi, dan persepsi publik.
Menurutnya, strategi pembangunan sebelumnya kurang tepat sasaran karena anggaran diarahkan ke jalan menuju perkebunan yang jaraknya jauh dan minim pengguna. Padahal, fungsi jalan juga untuk mobilitas sosial masyarakat, seperti akses ke sekolah, masjid, dan pasar.
“Jadi 2026 nanti jangan ada lagi aspal di Lampung, kita ganti jadi rigid beton. Tahun depan kita akan fokus ke jalan yang ramai, kita buka jalan untuk ekonomi baru yakni pertanian dan pariwisata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pembangunan infrastruktur.
“Selama ini masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar dan utuh. Sehingga masyarakat menduga ada ‘main main’ hingga nyolong nyolong proyek jalan. Kita upayakan kualitas jalan kita bagus,” ujarnya.
“Seluruh masyarakat Lampung akan mengawasi, kalau kerja kita tidak baik, masyarakat akan menilai langsung. Saya apresiasi Dinas BMBK yang saat ini sudah bekerja dengan terbuka,” penjelasan lebih lanjut.
Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang tetap bisa memaklumi keterbatasan anggaran dan banyaknya pekerjaan yang harus dituntaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, M. Taufiqullah, melaporkan bahwa hingga September 2025, sudah ada 40 kegiatan jalan yang diserahterimakan atau provisional hand over (PHO).
“Dari 52 paket perbaikan jalan tahun 2025, sudah 40 kegiatan yang PHO, tinggal 12 kegiatan lagi,” jelasnya.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan, dari target 21, baru 6 yang sudah rampung diserahterimakan.
“Jembatan memang prosesnya agak lama karena memang memakan waktu, apalagi yang memerlukan jembatan penghubung. Tapi mudah-mudahan selesai tepat waktu,” pungkasnya. (*)
