Infrastuktur Lampung Menurun, Data Tunjukan 51% Jalan Kabupaten/Kota Butuh Perbaikan

- Jurnalis

Minggu, 29 Maret 2026 - 22:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Lampung sedang berdiri di persimpangan yang ganjil, di atas jalan provinsi yang relatif mulus, tetapi dengan fondasi kabupaten yang retak di banyak tempat.

Data kemantapan jalan kabupaten/kota tahun 2025 membuka kenyataan yang tak lagi bisa disangkal, ketimpangan infrastruktur bukan sekadar ada, melainkan telah melebar menjadi jurang.

Rata-rata kemantapan jalan kabupaten/kota di Lampung hanya 49,85%. Artinya, lebih dari separuh jalan di tingkat paling dekat dengan masyarakat berada dalam kondisi tidak mantap.

Ini bukan sekadar angka statistik; ini adalah potret sehari-hari petani yang kesulitan membawa hasil panen, anak sekolah yang terguncang di jalan berlubang, hingga ambulans yang terhambat waktu.

Data tahun 2025 sudah berbicara terangyakni rata-rata kemantapan jalan kabupaten/kota hanya 49,85%.

Artinya, lebih dari separuh jaringan jalan di tingkat paling dekat dengan rakyat berada dalam kondisi tidak mantap.

Ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang mobilitas yang tersendat, ekonomi yang melambat, dan akses dasar yang terhambat.

Kontrasnya mencolok. Jalan provinsi mencapai 79,79% kemantapan. Sebuah capaian yang patut diapresiasi, Disinilah letak persoalan mendasarnya.

Jalan kabupaten/kota memang bukan kewenangan pemerintah provinsi. Ia berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Secara administratif, batas itu jelas.

Kota Melaju, Kabupaten Tertatih. Di Bandar Lampung, kemantapan jalan mencapai 96,42% – nyaris sempurna. Jalan-jalan utama mulus, aktivitas ekonomi mengalir, dan wajah kota tampak representatif.

Baca Juga :  Pemprov Gelar Forum Pembahasan CSR Lampung, Dorong Program Prioritas Pembangunan Daerah

Namun gambaran itu runtuh ketika bergeser ke Metro yang hanya mencatat 71,11%. Bahkan di wilayah urban, kualitas infrastruktur belum sepenuhnya merata.

Dan ketika memasuki wilayah kabupaten, realitas berubah drastis. Kabupaten: Wajah Ketimpangan yang Sesungguhnya, sebagian besar kabupaten berada di bawah standar ideal:

Lampung Selatan: 54,96% – wilayah strategis, tapi setengah jalannya belum mantap. Lampung Barat: 59,05% – tertinggi di kabupaten, namun tetap belum ideal
Lampung Timur: 57,00% – akses produksi masih terkendala.

Pesawaran: 55,28% – potensi wisata terhambat akses, Sementara itu, sejumlah daerah sudah masuk zona rawan: Lampung Tengah: 46,10%, Lampung Utara: 46,67%, Pringsewu: 47,73%, Tanggamus: 44,16%, Pesisir Barat: 44,52%, Tulang Bawang Barat: 43,90%.

Ini bukan lagi soal ketertinggalan biasa-ini adalah sinyal stagnasi. Titik Krisis: Ketika Jalan Menjadi Hambatan Hidup, Beberapa kabupaten bahkan berada di ambang krisis konektivitas: Way Kanan: 30,41%, Mesuji: 30,12%, Tulang Bawang: 20,28%.

Di wilayah-wilayah ini, jalan bukan lagi sarana penghubung-melainkan penghambat utama kehidupan.

Masalah Struktural: Kewenangan Tanpa Kekuatan? Perlu digarisbawahi: jalan kabupaten/kota adalah kewenangan pemerintah daerah, bukan provinsi.

Maka ketimpangan ini mencerminkan: Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah
Prioritas pembangunan yang belum berpihak pada kebutuhan dasar Perencanaan yang belum berbasis realitas lapangan

Baca Juga :  Doa Mengawali Usia ke-80, Ribuan Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar HUT Lampura

Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan. Pembangunan tidak bisa hanya berhenti di jalan provinsi. Sebab kehidupan masyarakat justru bergantung pada jalan-jalan kecil yang menghubungkan desa ke desa.

Dampak Nyata: Ekonomi Tersendat, Ketimpangan Membesar

Ketika jalan rusak: Biaya logistik melonjak. Harga barang meningkat, Akses kesehatan dan pendidikan terganggu. Investasi menjauh. Desa semakin terisolasi

Ketimpangan jalan pada akhirnya adalah ketimpangan kesempatan hidup.

KEMANTAPAN JALAN KAB/KOTA LAMPUNG 2025

KOTA
Bandar Lampung ████████████████████████ 96,42%
Metro ████████████████░░░░░░░ 71,11%

MENENGAH
Lampung Barat ████████████████░░░░░░░ 59,05%
Lampung Timur ███████████████░░░░░░░░ 57,00%
Pesawaran ██████████████░░░░░░░░░ 55,28%
Lampung Selatan █████████████░░░░░░░░░░ 54,96%

BAWAH 50%
Pringsewu ███████████░░░░░░░░░░░░ 47,73%
Lampung Utara ███████████░░░░░░░░░░░░ 46,67%
Lampung Tengah ██████████░░░░░░░░░░░░░ 46,10%
Pesisir Barat █████████░░░░░░░░░░░░░░ 44,52%
Tanggamus █████████░░░░░░░░░░░░░░ 44,16%
Tubaba █████████░░░░░░░░░░░░░░ 43,90%

KRITIS
Way Kanan ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░ 30,41%
Mesuji ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░ 30,12%
Tulang Bawang ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 20,28%

RATA-RATA: ██████████░░░░░░░░░░░░░ 49,85%
PROVINSI: █████████████████░░░░░░ 79,79%

Ketimpangan ini bukan sekadar soal jalan,ini soal arah pembangunan. Ketika kota melaju dan kabupaten tertinggal, maka yang terjadi bukan kemajuan bersama, melainkan ketidakseimbangan yang kian dalam.

Jika tidak ada langkah korektif yang serius, Lampung berisiko memiliki dua wajah satu yang mulus dan bergerak cepat, dan satu lagi yang tertatih di jalan rusak menunggu perhatian yang tak kunjung datang. (*)

Berita Terkait

LSM KPK RI Lampung Resmi Lantik Pengurus DPC Pesawaran
Peluang Besar Bioetanol, DPRD Minta Pemprov Lampung Siapkan Kawasan Industri Bioenergi
Tersandung Aturan, Pansus DPRD Tarik Raperda Perubahan Status Bank Lampung
Tujuh OPD Dipanggil, Pansus DPRD Bongkar Temuan BPK di Bandar Lampung
Tiket Rp35 Ribu, Wisatawan Bisa Nikmati Fasilitas Lengkap di Senaya Beach
Pansus DPRD Dalami Kelebihan Bayar Proyek PU Rp160 Juta
Wisata Alam Murah, Curup Padae Tawarkan Air Terjun dan River Tubing
Gebyar Samsat 2026, Pemprov Tekankan Pajak untuk Masa Depan Pembangunan Daerah
Berita ini 63 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 22:07 WIB

LSM KPK RI Lampung Resmi Lantik Pengurus DPC Pesawaran

Selasa, 14 Juli 2026 - 16:02 WIB

Peluang Besar Bioetanol, DPRD Minta Pemprov Lampung Siapkan Kawasan Industri Bioenergi

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:55 WIB

Tersandung Aturan, Pansus DPRD Tarik Raperda Perubahan Status Bank Lampung

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:18 WIB

Tujuh OPD Dipanggil, Pansus DPRD Bongkar Temuan BPK di Bandar Lampung

Senin, 13 Juli 2026 - 16:56 WIB

Pansus DPRD Dalami Kelebihan Bayar Proyek PU Rp160 Juta

Berita Terbaru

BREAKING NEWS

LSM KPK RI Lampung Resmi Lantik Pengurus DPC Pesawaran

Selasa, 14 Jul 2026 - 22:07 WIB

Anggota Pansus LHP BPK Kota Bandar Lampung, Yuhadi
Foto: Farida Nurazizah

BANDAR LAMPUNG

Tujuh OPD Dipanggil, Pansus DPRD Bongkar Temuan BPK di Bandar Lampung

Selasa, 14 Jul 2026 - 14:18 WIB