Pemkab Lamsel Mau Ngutang Rp90 M ke PT SMI, DPRD Minta Landasan Hukum

- Jurnalis

Rabu, 8 September 2021 - 08:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi. Foto: Ahmad Kurdy

Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi. Foto: Ahmad Kurdy

LAMPUNGCORNER.COM, Lampung Selatan — DPRD Lampung Selatan (Lamsel) belum mau melakukan paripurna pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Lamsel tahun 2021.

Hal ini karena belum adanya kejelasan atau dasar hukum pinjaman Pemkab Lamsel kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp90 miliar untuk infrastruktur Lamsel.

Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi mengatakan, anggaran pendapatan melalui pinjaman pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum dapat dimasukkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) karena tak memiliki landasan hukum.

“Bukan masalah setuju atau tidak, kita ini masalah landasan hukumnya. Karena semua yang dianggarkan di KUA PPAS harus jelas,” jelas Hendry, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga :  Lamsel Fest 2026 Jadi Pilihan Rekreasi Keluarga, Hiburan Gratis dan Ragam Kuliner Tarik Warga

Ia mengatakan, Pemkab Lamsel harus mempunyai memorandum of understanding (MoU) terlebih dahulu dengan PT SMI dan kemudian mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pinjaman.

“Pertama belum ada MoU, kemudian persetujuan Kemendagri. Harus ada itu dulu, baru kita masukkan ke dalam KUA PPAS,” kata dia.

Jika belum ada landasan hukum terkait pinjaman itu hingga akhir pembahasan KUA PPAS, maka Pemkab Lamsel bisa menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Baca Juga :  General Manager ASDP Bakauheni: HPN dan Porwanas 2027 Jadi Sejarah bagi PWI Lampung

Menurut Hendry, pinjaman PEN memang dibutuhkan saat ini karena anggaran Pemkab Lamsel sudah beberapa kali di-refocusing untuk penanganan Covid-19 sehingga pembangunan infrastruktur terhambat.

“Sebetulnya itu fasilitas dengan bunga rendah, cuma tiga persen. Kalau pinjaman biasa mungkin di atas 8 persen,” ujar politisi PDIP itu.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lamsel Intji Indriati enggan memberi penjelasan terkait hal ini. Ia beralasan semua itu adalah kewenangan bupati karena menyangkut masalah kebijakan. (*)

Red

Berita Terkait

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan
2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI
HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat
Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton
Aksi Drifting Zita Anjani Warnai Lamsel Fest 2026, Buka Peluang Sport Tourism Lampung Selatan
Lamsel Fest 2026 Resmi Dibuka, Kado HUT ke-70 Lampung Selatan untuk Seluruh Warga
Lamsel Fest 2026 Tak Sekadar Sajikan Hiburan, Warga Bisa Nikmati Beragam Layanan Gratis
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:28 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:36 WIB

Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:32 WIB

2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI

Jumat, 13 November 2026 - 22:49 WIB

HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 22:46 WIB

Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton

Berita Terbaru

BANDAR LAMPUNG

Bima Arya Dukung PWI Half Marathon 2026 di Lampung

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:54 WIB

HUMANIORA

PTPN I Gandeng FKMGS, Gerakan Hijau Sasar Gunung Salak

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:40 WIB

PEMERINTAHAN

UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Lembaga Baru Disiapkan

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:01 WIB

Info Parlemen

DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:29 WIB