PPKM Diperpanjang, PHRI: Kami Sudah Babak Belur

- Jurnalis

Rabu, 21 Juli 2021 - 13:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana saat dimintai keterangan di Lapangan Saburai, Rabu (21/7/2021). FOTO: Sulaiman

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana saat dimintai keterangan di Lapangan Saburai, Rabu (21/7/2021). FOTO: Sulaiman

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Pemerintah Kota Bandarlampung akan memanggil perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung, pedagang kaki lima, juga pedagang pasar, untuk menyosialisasikan diperpanjangnya PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 di Bandarlampung hingga 25 Juli 2021.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan, penerapan PPKM Level 4 ini banyak kriterianya. Misalnya seperti pasar yang sebelumnya tidak dibatasi jam operasionalnya, sekarang dibatasai kembali hingga pukul 17.00 WIB.

“Maka nanti akan dimusyawarahkan lagi tentang itu. Sementara kita pakai intruksi Kemendagri, tapi kita harus menyosialisasikan ke masyarakat secara perlahan,” ungkap Eva saat ditanya usai mengunjungi vaksinasi keliling di Lapangan Saburai, pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga :  Pulang ke Almamater, Ketua HIPMI Lampung Gilang Ramadhan Suntik Semangat Wirausaha Pelajar

Sementara menurut Sekretaris PHRI Provinsi Lampung Friandi Indrawan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa perihal keputusan tersebut. Kalau sudah pemerintah yang mengintruksikan, mau tidak patuh pun tidak bisa.

“Kalau ditanya bagaimana kita, ya pengusaha sudah babak belur. Bahkan ada yang di daerah sudah menyerahkan nasib dan gaji karyawan ke pemerintah,” lirihnya.

Baca Juga :  Warga Grebek Ruko Diduga Jadi Karaoke Ilegal di Kedamaian, Temukan Puluhan Botol Miras

Menurutnya, saat ini para pengusaha hanya bisa bertahan saja. Sebenernya dilematis, karena dengan diperpanjangnya PPKM masih menimbulkan pertanyaan apakah sudah efektif atau belum, dan bagaimana barometernya.

“Kalau terjadi penurunan okelah, tapi kalau tidak punya ukuran terus diperpanjang begitu saja, harus ada solusi lain selain PPKM. Karena menurut saya belum efektif, masih banyak warga yang melanggar juga. Bagian industri terus yang terkena dampaknya,” tukasnya. (*)

Red

Berita Terkait

Ditanya Pemuda Lampung soal Ijazah Gibran, Presiden PKS: Ini Mencederai Rasa Keadilan
Pulang ke Almamater, Ketua HIPMI Lampung Gilang Ramadhan Suntik Semangat Wirausaha Pelajar
Kolam Lindi TPA Bakung Masih Bermasalah, Pembenahan Belum Optimal
Tiga Calon Rebut Kursi Rektor Unila, Budiyono Unggul di Pemungutan Suara Senat
Cuma Dua Pendaftar, Kursi Ketua dan DK PWI Lampung Berpeluang Aklamasi
Tak Cukup Berbekal Ijazah, UBL Kenalkan Professional Passport untuk Cetak Lulusan Siap Kerja
Wisuda ke-76 Jadi Momen Bersejarah, UBL Lahirkan Tujuh Doktor Manajemen Pertama
Kantongi 444 Dukungan, Wirahadikusumah Tunggu Verifikasi
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 07:55 WIB

Ditanya Pemuda Lampung soal Ijazah Gibran, Presiden PKS: Ini Mencederai Rasa Keadilan

Senin, 2 November 2026 - 18:51 WIB

Pulang ke Almamater, Ketua HIPMI Lampung Gilang Ramadhan Suntik Semangat Wirausaha Pelajar

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:06 WIB

Kolam Lindi TPA Bakung Masih Bermasalah, Pembenahan Belum Optimal

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Tiga Calon Rebut Kursi Rektor Unila, Budiyono Unggul di Pemungutan Suara Senat

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:41 WIB

Cuma Dua Pendaftar, Kursi Ketua dan DK PWI Lampung Berpeluang Aklamasi

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Disiplin ASN Lamtim Disorot, Sekda Tegaskan Sanksi Berjenjang

Senin, 2 Nov 2026 - 12:12 WIB