LampungCorner.com,Tubaba– Aroma tak sedap tercium dari realisasi Dana Desa (DD) di Tiyuh (Desa) Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.
Sejumlah item anggaran tahun 2023 dan 2024 diduga mengalami praktik mark up alias penggelembungan harga, hingga menimbulkan dugaan kuat adanya penyelewengan dana publik.
Investigasi media mengungkap sederet anggaran mencurigakan, mulai dari pembangunan fisik seperti jalan onderlagh, gorong-gorong, MCK umum, hingga sumur bor. Bahkan, kegiatan non-fisik seperti penyelenggaraan posyandu dan program ketahanan pangan juga tak lepas dari sorotan.
Tahun 2023, dana desa digunakan untuk pembangunan jalan onderlagh sebesar Rp.156.330.000, namun tak ditemukan rincian teknis jelas terkait panjang dan kualitas jalan. Di waktu bersamaan, terdapat pula alokasi seperti Pemeliharaan Jalan Permukiman Rp.42.075.000, Pemeliharaan Jalan Desa Rp.1.800.000, Pembangunan/Rehabilitasi Jamban Umum Rp.10.725.000, Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Parit, dll) Tiga kali anggaran dengan total lebih dari Rp.37 juta.
Tak hanya itu, anggaran Posyandu yang menyentuh angka Rp.42.032.000, dan belanja untuk “Keadaan Mendesak” senilai Rp.175.592.000, juga memicu pertanyaan. Apalagi saat ditelusuri, tidak tampak urgensi atau pelaporan rinci terkait penggunaan dana tersebut.
Program ketahanan pangan juga menjadi sorotan. Alokasi sebesar Rp.175.380.000 untuk peningkatan produksi tanaman pangan (termasuk alat dan penggilingan padi/jagung) terkesan tak memberikan dampak signifikan di lapangan. Banyak warga mengaku tak tahu ke mana peralatan itu disalurkan.
Memasuki tahun 2024, kejanggalan terus berulang. Anggaran untuk pembangunan gorong-gorong dibagi dalam beberapa titik dengan jumlah yang terkesan dipecah Rp10.198.000 dan Rp.8.154.000 (tiga titik).
Namun yang paling mengejutkan, pembangunan jalan usaha tani yang menyedot dana Rp.48.270.000 sudah rusak hanya beberapa bulan usai dibangun.
Tak kalah mencurigakan, pembangunan jalan onderlagh lainnya kembali menghabiskan anggaran hingga Rp.80.190.000, Rp.82.215.000, dan Rp.68.040.000. Namun, kondisi jalan tampak retak, tidak rata, dan cepat rusak.
“Baru tahun kemarin dibangun jalannya, sekarang batunya sudah tabur,” ujar seorang warga saat dikonfirmasi media beberapa waktu lalu, menggambarkan buruknya kualitas pekerjaan onderlagh.
Pembangunan dua titik sumur bor juga disinyalir di mark-up, dengan rincian Rp.27.290.500, Rp.26.515.500. Anggaran Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah pun tergolong fantastis, mencapai Rp.44.282.000, namun kondisi di lapangan dinilai jauh dari memuaskan.
Saat dikonfirmasi ke Balai Tiyuh, Kepala Tiyuh Tunas Jaya, Yani, tidak berada di tempat. Salah satu aparatur tiyuh menyebutkan bahwa Yani sedang sakit.
“Saya kepala suku 6. Kalau 2023 saya tidak tahu karena baru masuk. Tapi kalau 2024 saya tahu beberapa kegiatan, termasuk onderlagh dan paving di balai Tiyuh,” ucap Ari.
Saat diarahkan untuk mengkonfirmasi ke Suwantoro, selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), media pun tak menemukan yang bersangkutan di lokasi proyek MCK. Para pekerja hanya menjawab singkat.
“Pak Suwantoro ke Jakarta. Ini diborong, kami cuma kerja harian,” kata pekerja.
Dugaan kuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan Dana Desa Tunas Jaya kini menjadi perhatian warga. Masyarakat menanti langkah konkret dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan ini secara serius.
Sebab, jika tak ditangani tuntas, bukan tak mungkin dana desa yang semestinya menjadi penopang pembangunan justru berubah menjadi lahan empuk korupsi berjamaah. (Rian)
