LampungCorner.com,Tubaba– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, terus mengintensifkan langkah percepatan guna mengawal realisasi pembangunan Sekolah Rakyat, program strategis nasional yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, proses pengusulan masih berada pada tahap penilaian pemerintah pusat dengan fokus pada pemenuhan kelengkapan administrasi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tubaba, Eri Budi Santoso, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat masih dalam tahap penilaian oleh Satuan Kerja (Satker) Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Sekarang masih tahap penilaian Satker Balai PUPR, pemenuhan berkas dan data. Setelah itu dilanjutkan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial. Untuk persetujuan anggaran kemungkinan masuk perubahan APBN, kemudian dilanjutkan input SIRUP dan proses lelang,” ujar Eri kepada media.
Menurutnya, tahapan tersebut menjadi fase krusial sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dapat masuk ke tahap perencanaan teknis dan penganggaran oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tubaba Nurkholis Majid, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Daniel Azly, menyampaikan bahwa tindak lanjut pasca-survei lapangan saat ini difokuskan pada pemenuhan readiness criteria atau syarat kesiapan pembangunan.
Daniel menjelaskan, sejumlah dokumen utama telah dinyatakan lengkap, mulai dari status kepemilikan lahan, kesesuaian tata ruang, keterangan rencana kabupaten, hingga ketentuan teknis seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan Garis Sempadan Jalan (GSJ).
“Namun masih ada dua syarat tersisa atau dokumen strategis yang sedang diproses, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin),” kata Daniel, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Kamis (05/02/2026).
Ia menegaskan, seluruh kelengkapan administrasi tersebut dikerjakan secara kolaboratif oleh dinas teknis, dengan Dinas Sosial berperan sebagai koordinator. Setelah seluruh berkas rampung, dokumen akan diserahkan ke kementerian terkait untuk tahapan lanjutan, termasuk penetapan lokasi oleh Kementerian Sosial.
“Target kami, seluruh kelengkapan administrasi bisa diselesaikan paling lambat pertengahan 2026,” ujarnya.
Terkait waktu pembangunan dan besaran anggaran, Daniel menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat, mengingat sumber pendanaan berasal dari APBN.
“Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Tubaba telah menyiapkan lahan seluas 9,4 hektare di Tiyuh Kantong Panaragan, wilayah Tiyuh Pulung Kencana. Dari luasan tersebut, sekitar 8 hektare diusulkan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi ini dinilai strategis karena berada di samping Gedung Perpustakaan Daerah Tubaba serta memiliki akses yang memadai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Sarana Prasarana Strategis Provinsi Lampung telah melakukan survei dan verifikasi lapangan. Hasilnya, kondisi lahan dinilai memenuhi syarat teknis, mulai dari akses jalan, ketersediaan jaringan air, kontur lahan yang relatif datar, hingga luasan yang mencukupi.
Jika usulan disetujui pemerintah pusat, proses perencanaan diperkirakan memakan waktu satu hingga dua bulan dengan target pelaksanaan lelang pada Agustus 2026. Nilai anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Tubaba diperkirakan mencapai Rp200 miliar, mencakup pembangunan fasilitas pendidikan, asrama, dan sarana pendukung lainnya.
Pemkab Tubaba pun optimistis kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi solusi jangka panjang dalam memperluas akses pendidikan berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok kurang mampu di daerah tersebut. (Rian)
