LAMPUNGCORNER.COM, Metro — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro memberikan sejumlah catatan untuk eksekutif.
Hal itu disampaikan saat rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD 2021.
Anggota fraksi PKS, Yulianto, mewakili lima fraksi lainnya (Golkar, PDIP, NasDem, Demokrat, dan PAN), sepakat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota beberapa waktu lalu.
Apalagi, Metro telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk keduabelas kali.
Namun, ada beberapa catatan perihal program unggulan dan pemanfaatan anggaran, yang harusnya bertujuan pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemkot harus lebih serius dalam mengimplementasikan program-program unggulan yang telah ditetapkan,” katanya, Rabu (6/7/2022).
Ia mencontohkan peningkatan sarana dan prasarana, jalan mulus, lampu penerangan jalan umum, revitalisasi fasilitas olahraga dan budaya, serta pemberian layanan masyarakat secara terpadu dan cepat.
“Karena kota identik dengan lampu terang dan jalan mulus, dan ini yang harus diprioritaskan,” tandasnya.
Yulianto menjelaskan, APBD 2021 merupakan titik awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Di mana salah satu prioritasnya adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Namun menurut kami belum ada peningkatan signifikan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur di Metro. Justru sebaliknya, kondisinya semakin memprihatinkan,” papar dia.
Padahal realisasi belanja daerah pada Dinas PU dan Tata Ruang (PUTR) terserap 89,54 persen.
Juga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permikiman (Perkim) realisasi anggaran belanjanya mencapai 96,27 persen.
Kemudian, para fraksi juga meminta agar anggaran refocusing 2021 untuk penanganan Covid-19, disampaikan secara rinci dan transparan.
Juga, setiap program diharapkan berorientasi pada kesejahteraan di Kota Metro masyarakat. Sebab, penduduk miskin di Metro mencapai 14.310 jiwa atau 8,47 persen.
“Meski tergolong rendah, tapi kita merupakan kota pendidikan, yang harusnya bisa lebih rendah daripada itu,” ujar dia.
Selain itu, minimnya kajian dan pemahaman soal tata kelola pemerintahan.
“Pemkot juga harus menjelaskan secara rinci berapa dan apa yang didapatkan secara menyeluruh. Seperti penyertaan modal di Bank Lampung. Itu ada di bank mana saja dananya dan apa yang didapatkan, serta manfaatnya bagi warga Metro,” tukasnya. (*)
Red
