Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Kantor DPRD Pringsewu Digeruduk Ratusan Mahasiswa

- Jurnalis

Senin, 12 September 2022 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan ratusan mahasiswa yang tergabung Cipayung plus se-kabupaten Pringsewu gelar aksi damai foto: Yuda

Keterangan ratusan mahasiswa yang tergabung Cipayung plus se-kabupaten Pringsewu gelar aksi damai foto: Yuda

LAMPUNGCORNER.COM, Pringsewu — Ratusan Mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus se-Kabupaten Pringsewu, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Pringsewu, Senin (12/9/2022).

Aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tersebut, berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Pringsewu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Institut bakti Nusantara (IBN)

Sebelum menggelar aksi, para Mahasiswa terlebih dulu turun ke jalan dengan menenteng spanduk menolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM.

Baca Juga :  Transparansi Keuangan Pringsewu, BPKAD Rilis Update Posisi RKUD, Saldo Kas Capai Rp20 Miliar, Zero Belanja Tak Terduga

Koordinator aksi, Ahmad Nurdin Muhayat mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai wujud kekecewaan masyarakat. Karena kenaikan harga BBM trrsebut menambah sengsara masyarakat.

“Isu pokok yang kita inginkan yakni terkait kenaikan harga BBM subsidi,” ujar Ahmad Nurdin Muhayat.

Mahasiswa juga meminta DPRD Pringsewu untuk menemui dan menerima aspirasi mereka. Jika tidak, mahasiswa mengancam akan menurunkan aksi yang lebih besar lagi.

Beberapa point tuntutan diantaranya menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi dan mendesak DPR untuk membuat kebijakan dan peraturan Daerah dalam menerapkan penyaluran BBM Bersubsisdi secara tepat sasaran.

Baca Juga :  Merajut Transparansi, Menghadirkan Solusi, Satu Tahun Kepemimpinan Olpin Putra di BPKAD Pringsewu

“Ada lima tuntutan yang kita harapkan dari pemerintah,” pungkasnya (*)

Red

Berita Terkait

Transparansi Keuangan Pringsewu, BPKAD Rilis Update Posisi RKUD, Saldo Kas Capai Rp20 Miliar, Zero Belanja Tak Terduga
Merajut Transparansi, Menghadirkan Solusi, Satu Tahun Kepemimpinan Olpin Putra di BPKAD Pringsewu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu: Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026
417 KPM PKH Pringsewu Diwisuda, Bukti Program Sosial Dorong Kemandirian
Komisaris dan Direksi BUMD Pringsewu Tayang Setelah Rapat RUPS
Dugaan Korupsi Bimtek Aparatur Desa Tahun 2024, Penyidik Kejari Pringsewu Tetapkan Dua Tersangka
Pringsewu Timur dan Waringinsari Timur Wakili Kabupaten Pringsewu Lomba Desa Provinsi Lampung 2025
STIT Pringsewu Gelar Asesmen LAMDIK Prodi S2 MPI 2025
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 11:40 WIB

Transparansi Keuangan Pringsewu, BPKAD Rilis Update Posisi RKUD, Saldo Kas Capai Rp20 Miliar, Zero Belanja Tak Terduga

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 11:36 WIB

Merajut Transparansi, Menghadirkan Solusi, Satu Tahun Kepemimpinan Olpin Putra di BPKAD Pringsewu

Senin, 2 Februari 2026 - 20:42 WIB

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu: Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026

Sabtu, 13 Desember 2025 - 18:38 WIB

417 KPM PKH Pringsewu Diwisuda, Bukti Program Sosial Dorong Kemandirian

Senin, 21 Juli 2025 - 19:00 WIB

Komisaris dan Direksi BUMD Pringsewu Tayang Setelah Rapat RUPS

Berita Terbaru