Warga Dayamurni Minta Bantuan LBH Usut Dugaan Rekayasa PKH

- Jurnalis

Rabu, 5 Mei 2021 - 09:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suranti (kiri) menyerahkan surat kuasa ke LBH Tubaba. FOTO: LBH TUBABA

Suranti (kiri) menyerahkan surat kuasa ke LBH Tubaba. FOTO: LBH TUBABA

LAMPUNGCORNER.COM, Tulangbawang Barat – Mantan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Suranti, melapor ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulangbawang Barat, Selasa (4/5/2021).

Warga RT 02 RW 02 Kelurahan Dayamurni, Tumijajar, Tulangbawang Barat ini mengadukan dugaan penyelewengan dengan merekayasa penerima dana PKH.

Seperti diberitakan media ini, Suranti telah mendatangi Bank Mandiri KCP Daya Asri. Ia meminta cetak rekening koran dengan tujuan untuk mengetahui apakah dirinya masih menerima dana PKH atau tidak.

Sebab, Suranti adalah penerima PKH pada tahun 2018. Namun setahun kemudian, petugas mencoret namanya. Hal ini juga dialami beberapa warga lainnya.

Baca Juga :  Evaluasi Perubahan APBD 2026, Pemkab Tubaba Terima Masukan dari Pemprov Lampung

Dari rekening koran periode 1 September 2020 sampai 20 April 2021, diduga terjadi transaksi mencurigakan di rekening milik Suranti.

Tercatat, pada 14 November 2020 ada penarikan uang Rp135 ribu dari saldo semula Rp150 ribu. Padahal, status Suranti bukan lagi penerima PKH.

Saat itu ATM dan buku tabungan miliknya juga sudah diminta oleh petugas. Namun, atas informasi dia masih termasuk penerima PKH, Suranti mendatangi petugas dan meminta print rekening koran dimaksud.

Ketua LBH Tubaba Ari Gunawan Tantaka menyatakan, Suranti melapor didampingi Rodiyah, mantan penerima PKH lainnya.

Baca Juga :  Kemarau Melanda, Pemkab Tubaba dan MUI Siapkan Sholat Istisqa

Mereka ke kantor LBH di Tiyuh Pulung Kencana, Tulangbawang Tengah, Tubaba dan ditemui Bidang Litigasi, Bumikul Darmajaya.

Setelah mendengarkan cerita dari Suranti, untuk langkah pertama pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Sosial (Dissos).

“Ini untuk mengetahui apakah permasalahan tersebut ada rekayasa dari pihak pendamping atau hanya kesalahan secara administrasi,” paparnya.

Jika nantinya ditemukan dugaan rekayasa, maka jelas ada jeratan pidananya. Selanjutnya pihak LBH akan meneruskan laporan ke kepolisian. (*)

 

Red

Berita Terkait

Jelang Hari Pahlawan, Sekda Tubaba Turun Langsung Cek Kesiapan Upacara
Budaya Lampung Terancam Tergerus Zaman, Sodri Helmi Dorong Raperda Pelestarian
Kemarau Belum Berakhir, Pemkab Tubaba dan Warga Gelar Salat Istisqa Mohon Turun Hujan
FPRD Tubaba Kaji Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pagar Dewa
RAPI Tubaba Dikukuhkan, Kepedulian Sosial Jadi Pesan Utama
Evaluasi Perubahan APBD 2026, Pemkab Tubaba Terima Masukan dari Pemprov Lampung
Verifikasi Gerai KDMP, Pemkab Tubaba Pastikan Kesiapan KDMP
Kemarau Melanda, Pemkab Tubaba dan MUI Siapkan Sholat Istisqa
Berita ini 173 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:14 WIB

Jelang Hari Pahlawan, Sekda Tubaba Turun Langsung Cek Kesiapan Upacara

Sabtu, 7 November 2026 - 10:35 WIB

Budaya Lampung Terancam Tergerus Zaman, Sodri Helmi Dorong Raperda Pelestarian

Kamis, 24 September 2026 - 08:41 WIB

Kemarau Belum Berakhir, Pemkab Tubaba dan Warga Gelar Salat Istisqa Mohon Turun Hujan

Rabu, 23 September 2026 - 11:27 WIB

FPRD Tubaba Kaji Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pagar Dewa

Rabu, 23 September 2026 - 10:28 WIB

RAPI Tubaba Dikukuhkan, Kepedulian Sosial Jadi Pesan Utama

Berita Terbaru